PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.955 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Mencabut
  1. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta Peraturan Nomor IV.B.1 yang merupakan lampirannya
  2. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta Peraturan Nomor IV.B.2 yang merupakan lampirannya
  3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta Peraturan Nomor IX.C.5 yang merupakan lampirannya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang Dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi Transmigrasi, Daerah Tertinggal
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2024 tentang Bentuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pemberian Izin Penanaman Modal di Kawasan Transmigrasi
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 12 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan