Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten mempawah tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun pemerintah kabupaten mempawah sebagaia cuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.18 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2018
RENCANA STRATEGIS - DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD No. 16/ 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Thaun 2014; PP No 58 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 166 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2018; Perbup Pati No 48 Tahun 2016;
a. Peraturan Bupati ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Maksud dan Tujuan
3. Bab III Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM
4. Bab IV Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
5. Bab V Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
6. Bab VI Ketentuan Peralihan
7. Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 16 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004
rentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (3)
Pera tu ran Presiden Republik Indonesia Norn or 7 Tahun 2005 ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009, Peraturan Bupati
Jembrana Nomor 31 T ahun 2005 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 -- 2010, dipczdang
perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jembrana Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan ·Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupalen Jembrana Tahun 2006- 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2009.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percapatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Lahat, diperlukan data yang akurat, update, terintegrasi akuntabel, dinamis, handal, sahih, yang ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dan komprehensif serta dapat diakses secara luas yang dapat diwujudkan dalam bentuk peta
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU NOO. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 9 Tahun 2014; Perpres No. Np. 27 Tahun 2014; Perpres No. 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan informasi
Dalam peraturan ini diatur ketentuan dalam percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dengan berasaskan kepastian hukum, keterpaduan, keakuratan, kemanfaatan, kemutakhiran, dan keterbukaan. Ruang lingkup percepatan pelaksanaan KSP meliputi : Kompilasi data IGT yang dimiliki oleh OPD dan/atau Pemerintah Kecamatan; Integrasi Data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD; Sinkronisasi dan atau penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut; Data rahasia IGT; Protokol berbagai pakai data IGT dan pembentukan forum data IGT dan; Rencana aksi percepatan pelaksanaan IGT
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2019.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan pelimpahan urusan pemerintah terhadap pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersedian sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.9 Tahun 2002; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Permendagri No.64 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD kabupaten kutai kartanegara, dengan merinci istilah yang digunakan di dalamnya. Adapun istilah tersebut berupa : ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susuna organisasi, staf ahli, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan perlihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2008.
Yang di cabut :
1.Perda Kab.Kutai Kartanegara No.3 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah kab.Kutai Kartanegara.
2.Perda Kab.Kutai Kartanegara No.6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kab.Kutai Kartanegara.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 16 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program-Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 perlu dilakukan penyesuaian kembali.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2009, Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penataan Program, Sinkronisasi Program Dan Kegiatan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
13 halaman, 8 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 16 Tahun 2013
PERUBAHAN RENCANA KERJA - PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 25 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2016; Perwal Tangerang Selatan No 18 Th 2019.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang tepat sasaran diperluhkan perencanaan prioritas pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.10 Tahun 2007, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 16 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan terhadap perubahan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No. 3 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 11 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
