Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4A, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 4A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 759 Tahun 2011
TATA - NASKAH - DINAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - GARUT
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 316, BD 2011/15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, diperlukan penyeragaman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 411 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian serta penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 2); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tata naskah dinas, naskah dinas, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksanaan harian jabatan, paraf, penulisan nama, penandatangan, dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan, dan pencabutan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
81 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 157 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Empat) Dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan
Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan
Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) milik
Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengatur
penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4
(empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4
(empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Perorangan
Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas
Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah beserta kondisi kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen serta kemampuan keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 156 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Gedung Perkantoran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya perubahan
Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen perlu mengatur kembali
penggunaan Gedung Perkantoran di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Gedung Perkantoran di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan Gedung Perkantoran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Penggunaan Gedung Perkantoran sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jumlah beserta kondisi masing-masing bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kebumen.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2008 tentang Penggunaan Gedung Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Kedua Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Minggu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa daJam rangka evaluasi menyeluruh pelaksanaan uji coba penerapan
5 (lima) hari kerja daJam 1 (satu) minggu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen dari aspek pegawai, aspek sarana dan prasarana serta
masyarakat pengguna layanan, maka perlu perpanjangan kedua
pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Kedua
Pelaksanaan Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu)
Minggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peratu.ran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perpanjangan kedua uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 69 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada
Desa, ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Z007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara penyerahan urusan, pelaksanaan urusan dan pendanaan, tata cara penambahan dan penarikan urusan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 69 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RSUD DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
