PENDIDIKAN DASAR - RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2012/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Pemerintahan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan
minimal kepada masyarakat secara merata pada Pendidikan Dasar
wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a petlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Pemerintah Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tabun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturao Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Penclidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor:
575/C/KEP/OT/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab penyelenggaraan SPM, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
49 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 50 Tahun 2012
IZIN USAHA PETERNAKAN DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2012/No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha
Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih menjaga, melindungi
dan mendorong pertumbuhan pengembangan usaha
peternakan perlu menciptakan iklim usaha yang
kondusif di bidang peternakan; bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif tersebut dengan memberikan
kemudahan dalam memperoleh izin dan pendaftaran
usaha peternakan rakyat melalui mekanisme dan
prosedur yang dapat menjamin kepastian berusaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha
Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, pemberian izin usaha peternakan, izin perluasan usaha, pencabutan izin usaha peternakan, pendaftaran peternakan rakyat, pencabutan tanda pendaftaran peternakan rakyat, kewajiban pemegang izin usaha dan pemegang tanda pendaftaran peternakan rakyat, kemitraan usaha peternakan, pengawasan usaha peternakan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 50 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan dan Kelautan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2012.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2012
peraturan bupati - pedoman pemberdayaan masyarakat
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2012/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanahan Melalui Gerakan Masyarakat Reforma Agraria Di Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan
pengelolaan peruntukan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah secara optimal dan
bisa memberikan fasilitas serta akses
ekonomi dan sosial bagi kepentingan
masyarakat, di pandang perlu adanya
Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Pertanahan Melalui Gerakan Masyarakat
Reforma Agraria (GEMARA) Di
Kecamatan; bahwa pembentukan Gerakan Masyarakat
Reforma Agraria (GEMARA) di Kecamatan
merupakan sarana pemberdayaan
masyarakat untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam rangka
Reforma Agraria/Program Pembaruan
Agraria; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pemberdayaan Masyarakat Di
Bidang Pertanahan Melalui Gerakan
Masyarakat Reforma Agraria Di
Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
2003; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 11 Tahun 2011.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan Gemara; Maksud, Tujuan, Prinsip dan Sasaran Gemara; Penetapan Lokasi; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Gemara; Mekanisme Pembentukan; Tata Kerja; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2012.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2012
perbup - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMINDAHAN TERMINAL BUS PURWOKERTO
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2012/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa pengaturan bagi pedagang yang menempati kios di
Terminal Bus Purwokerto, telah diatur dengan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto yang
memuat hak dan kewajiban para pedagang; bahwa dalam substansi
dimaksud dalam huruf
Peraturan Bupati sebagaimana
a , terdapat ketentuan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku pada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Banyumas, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemindahan Terminal Bus Purwokerto,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemindahan Terminal Bus Purwokerto
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 50 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2012/NO.33 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Gunungkidul No.16 Tahun 2009 ttg Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
16 Tahun 2009;
bahwa Kebijakan Akuntansi mengenai penghapusan
piutang belum diatur didalam Peraturan Bupati dimaksud,
sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati tersebut ;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20
Tahun 2012; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 08 Seri E)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 08 Seri E)
Jumlah Halaman: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 50 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: : a. Bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belanja Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang
dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; b. Bahwa Tim Standarisasi telah menyusun
standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa
di pasaran dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan\ Jasa Tahun Anggaran 2012 Nomor :
005/BA/KP/XII/2012, sehingga layak ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut . Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun
2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 50 Tahun 2012
PERBUP Kab. Sleman No. 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERBUP Kab. Sleman No. 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 37 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dan Retribusi; Penatausahaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2012.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 50 Tahun 2012
PERBUP Kab. Bantul No. 122 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Bantul No.64 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dengan adanya menara telekomunikasi di Kabupaten
Bantul yang belum mempunyai Nilai Jual Obyek Pajak yang
digunakan sebagai dasar untuk menghitung potensi retribusi,
maka diperlukan perubahan dan tambahan cara perhitungan
retribusi menara telekomunikasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor
07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor
3/P/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran: 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
