Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.956 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.06/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

146_PMK.06_2022.pdf

PENYERTAAN MODAL NEGARA – PERUSAHAAN NEGARA

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 146/PMK.06/2022, BN.2022/NO. 1093; https:jdih.kemenkeu.go.id : 8 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan teknis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan kajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 44 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 116, TLN No. 4555) sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 325, TLN No. 6006), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 218/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 1611), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyusunan kajian PMN; dan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap realisasi PMN, pada Perusahaan Negara atau Badan Hukum Lainnya. Menteri dan Menteri BUMN memiliki wewenang menyusun kajian bersama, menandatangani kajian bersama, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Dalam hal penyusunan kajian bersama yang melibatkan Kementerian Teknis, Menteri Teknis memiliki wewenang menyusun kajian bersama, dan menandatangani kajian bersama. Wewenang Menteri dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada: Direktur, untuk kajian atas PMN sampai dengan Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan Direktur Jenderal, untuk kajian atas PMN lebih dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Pimpinan BUMN/Lembaga/Badan Hukum Lainnya menyusun dan menandatangani Kontrak Kinerja Manajemen yang memuat Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan PMN pada tahun anggaran PMN dialokasikan dengan memperhatikan prinsip definitif dan tidak bermakna ganda (specific), dapat diukur dengan jelas (measurable), disepakati oleh pemilik Indikator Kinerja Utama dan atasannya (agreeable), dapat dicapai namun menantang (realistic), memiliki batas waktu (timebounded), dan kualitas Indikator Kinerja Utama yang selalu disempurnakan (continuously improved) (SMART-C). Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya penerima PMN menyusun laporan mengenai realisasi penggunaan PMN. Laporan tersebut disampaikan secara triwulanan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal sampai dengan dinyatakan selesai oleh Direktur Jenderal.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
9 HLM, Lampiran halaman 9-40.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.010/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

183_PMK.010_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.010/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

176_PMK.010_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.06/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan

Download file:

158_PMK.06_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.05/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang Bersumber dari Saldo Kas pada Badan Layanan Umum

Abstrak

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

172_PMK.05_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.06/2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Download file:

189_PMK.06_2021.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.08/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 20/PMK.08/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang
PMK No. 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang

Download file:

195_PMK.08_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.010/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

196_PMK.010_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.06/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

218_PMK.06_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

16_PMK.010_2020.pdf

FASILITAS PERPAJAKAN - PENANAMAN MODAL - BIDANG USAHA TERTENTU

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 16/PMK.010/2020, BN. 2020/NO. 227, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 30 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 119, TLN No. 6361);
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang memenuhi ketentuan dan diperoleh setelah izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanarnan Modal, dan/atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diterbitkan. Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah rnendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
-
-
30 HLM, Lampiran Halaman 14 - 30.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT