Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.026 peraturan dalam 0,088 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003

Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen

Download file:

PERDA NO 11 TAHUN 2003.pdf

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/NO.24 Seri D Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah dipandang perlu menetapkan pola organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah; bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak diberlakukan lagi, dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut maka dipandang perlu menetapkan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pola organisasi pemerintahan daerah kabupaten sragen, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2003.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lombok Barat No. 11 Tahun 2021.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang Mengingat bo KABUPATEN LOMBOK BARAT

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur dan perkembangan norma serta penyesuaian prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu. menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 41958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang terdiri atas 35 Pasal dari VI Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Bab III UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bab IV Eselonering, Bab V Tata Kerja, Bab VI Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2018

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 35 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2018.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2018/No. 211

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 3. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 4. TUGAS DAN FUNGSI 5. TATA KERJA 6. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2022

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 48 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 11 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 429

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekrjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444. 4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105)
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Marga; d. Bidang Cipta Karya; e. Bidang Sumber Daya Air; f. Bidang Tata Ruang; g. Unit Pelaksana Teknis Derah (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup No. 11 Tahun 2017.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat terdapat perubahan Ruang Lingkup Lintas Koordinasi Asisten dan Perubahan Tugas pada Sub Bagian, sehingga perlu direvisi; Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Abstrak

Struktur Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pasaman No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Download file:

Perbup 11 Tahun 2022.pdf

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 18 Tahun 2016 Permendagri No. 99 Tahun 2018 Permenpan RB No. 17 Tahun 2021 Permenpan RB No. 25 Tahun 2021 Perda Kab. Pasaman No. 5 Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Pasaman Nomor 69 Tahun 2021
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2022

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUB NOMOR 11 TAHUN 2022.pdf

sotk

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat

ABSTRAK:

a . b ahw a d alam r angka pel aksanaan kebij akan pe n yederhan a an bir o kras i d i lingkun gan i nstans i pemerin t ah, pe r l u dilakukan pe nataan S usunan O r g anisas i d an T ata Ke r j a I ns pekt o rat D a e rah K abupat e n Ko na we K epul auan ; b . b ahwa Pe rat u r an B upati Ko n a we K e pulauan N omo r 2 1 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Ke du d ukan , S usunan O r gan i sas i, Togas d an Fu n gsi se rta T ata K erj a I ns pe kt o ra t D a e r ah K abupat e n K o na we K e pulauan seba gaimana t el ah diubah den g an Pe ratu r an B upa ti Ko na we K epulauan N omo r 1 0 T ahu n 2 020 te n t ang Pe rubahan A tas Pe ratu ran B upati Ko na we K e pul auan N omo r 2 1 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Kedudukan, S us u nan O r g an i sas i , Togas d an F u n g s i se rta T ata K erj a I nspe kt o rat D a e rah sud ah tidak se suai dengan pe r kembangan h ukum se h ingga pe r l u dig anti ; c. b ah w a be r d asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d a l am hu r uf a dan hu r uf b, se rta un t uk mel aksanakan ke t e nt u an P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe rat u r an M e nt eri Pe nda y a gu naan A para t u r N eg ara d an R e f o rmas i B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 0 21 tentang Pe n yede r hanaan S tr u ktu r O r g an i sas i P ad a I nstans i P emerin tah U nt u k Pe n yede r hanaan B ir o kras i , m a ka p er lu me neta p kan Pe ra t u r an B upa ti tentang S us unan O r ganisas i d an T ata K erj a I ns pe kt o rat D a e rah K abupat e n Ko na we Ke pu l auan .
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D a sar N eg ara Republik I n dones i a T ahu n 1 945; 2. U n d ang -U n dang N omo r 1 3 T ahun 2 0 1 3 te n t ang Pembe n t ukan K abupat e n Ko na we K epulauan di Provin s i S ula we s i Te n gg ara, ( Lembaran N egara R epub lik I n do n e s i a T ahun 2 0 1 3 N omo r 84, T ambahan Le mbaran N eg ara N omor 5 4 1 5 ) ; 3 . U n d an g-U n d an g N omo r 5 T ahun 2 0 1 4 te ntang A paratu r S ipil N eg ara ( Le mbaran N egara Re publik I n don e s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 6, T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n done s i a 5 954 ) ; 4. U n dan g-U n dang N omo r 2 3 T ahu n 2 0 1 4 te ntan g Pemerin tahan D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub l ik I ndones i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mb aran N eg ara R epub li k I ndon e s i a Nomo r 5 587 ) seba gaimana t el ah diubah bebe rap a kali te r akhir d engan U n dan g-U n dang N omo r 1 1 T ahun 2 020 t e n t ang U ndang -U n dang C ip t a K erj a ( Lembaran N eg ara R epublik I ndon e s i a T ahu n 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N eg ara Republik I ndo n e s ia N omo r 6 573 ) ; 5. Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N eg ara Re publi k I n done s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 1 4 , T ambahan Le mbaran N eg ara R epublik I n do ne s i a N omo r 5 887 ) se ba gaimana tel ah diu bah den gan Pe ratu r an Pemerin t ah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e n t ang Pe r ubahan atas P e rat u r an Pemerin t ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lemb aran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahu n 2 0 1 9 N omo r 1 8 7, T ambahan Le mbaran N eg ara R ep ub l ik I n done s i a N omo r 6 402 ) ; 6. Pe rat u r an Pemerintah N omo r 1 1 T ah un 2 0 1 7 te ntang M ana j eme n Peg a wai N egeri S i pil ( Lembaran N egara R epublik I n don e s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 6 3, T ambah a n Le mbaran N eg ara R epublik I ndon e s i a N omo r 6 037 ) seb a g ai m ana t el ah di ubah d engan Pe r a t u r an Pemerin t ah N omo r 1 7 T ah u n 2 020 t e n t ang P e rubahan atas P e ratu r an Pemerin t ah N omo r 1 1 T ahu n 2 0 1 7 tentan g M ana j eme n Peg a w ai N egeri Sipi l ( Lemb a ran N eg ara R epublik I ndones i a T ahu n 2 0 2 0 N omo r 6 8, T ambahan Le mbaran N eg ara R epub lik I n don e s i a N omo r 6 477 ) ; 7 . P e ratu r an M e n t eri D al a m N egeri N omo r 1 07 T ahun 2 0 1 7 t e n tang Pedoman N ome n klatu r I ns pekt o rat D a e r ah P r ovi ns i d an K ab upat e n / Ko ta ( Se r i ta N egara R epub lik I n do n e s i a T ahu n 2 0 1 7 N omor 1 605 ) ; 8. Pe rat u r an M e n t eri Pe nda y a gu naan A para t u r N eg ara d an Ref o r m as i B ir o kras i N omo r 1 7 T ahun 2 0 21 te ntan g Pe n ye taraan Ja b atan Admini stras i K e D alam Ja batan Fu n gs i onal ( Seri ta N eg ara R epub lik I ndo n e s ia T ahun 2 0 21 N omo r 52 5 ) ; 9. Pe raturan M en t eri Pe nda y a gu na an A p ara t u r N eg ara d an Ref o rm as i B ir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe nyeder hanaan S trukt u r O r g ani sas i P a d a I nstans i Peme r i ntah U nt uk Pe n yederhanaan B ir o kras i ( Seri ta N eg ara R epub li k I n don e s i a T ahun 2 0 21 N omo r 5 46 ) ; 1 0. Pe rat u r an D a e rah K a b upat e n Ko na we K epul a u an N omo r 2 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang Pemben t ukan d an S us unan Pe r angkat D a e rah K a b upate n Ko na we K epulauan ( Lembaran D a e rah K abupat e n Ko na w e K e pulauan T ahun 2 0 1 6 N omo r 2) seba gaimana t el ah d iubah , d en gan Pe ratu ran D a e r ah N omo r 1 1 T ahu n 2 020 te ntan g Pe rubahan A tas Pe rat u r a n D a e rah K a bupat e n K o na we K epulauan N omo r 2 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pembe n t u k an d an S us u n an Pe rangkat D a e rah K abupat e n Ko na we K epulauan ( Lembaran D a e rah K abupat e n Ko n a we K e pu l a uan T ahun 2 020 N omo r 1 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI K EP ANGKATAN, PENGANGKATAN , PEMBERHE NT IAN DAN ESELONI S ASI DALAM J ABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
Pe ratu r an B upati i n i m ulai ber l aku m aka Pe ratu r an B upati Ko na we K epulauan N omo r 2 1 T ahun 2 0 1 6 t e nt ang K e dudukan , S us unan O r g an i sas i, Togas d an Fu n g s i se rta T ata K e r j a I ns pe kt o rat D a e r ah K a b upat e n Ko n a we K ep u lauan ( Seri t a D a e r ah K abupat e n Ko na we K epul auan T ahun 2 0 1 6 N omo r 49 ) seba gaimana t el ah di ubah den gan Pe rat u r an B upa ti Ko na we Ke pulauan N omo r 1 0 T ahun 2 0 2 0 te n t ang Pe r ubahan A tas Pe ratu r an B upa ti Ko na we Ke pulauan N omo r 2 1 T ah un 2 0 1 6 t e ntang K ed u d ukan, S usunan O r g anisas i, Togas d an Fungsi se rta T ata K e r j a I ns pek t o rat D a e r ah ( Berita D a e r ah K abupat e n K on a we K e pul auan T ahun 2 0 2 0 N omo r 1 0 )
23 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERGUB-11-2018.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

11.utdinkes.pdf

Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2022/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaanPeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19Tahun2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkatDaerah sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenTanahBumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 rahun2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,perlu menyusuntugas, fungsi, uraian tugas dantatakerja unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatandalambentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeratura nBupati tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas danTataKerja Unsur-unsur Organisasi Dinas kesehatan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor19Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah BumbuNomor29Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi pada Dinas kesehatan Dengan Sistematika;Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas kesehatan; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
15

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Abstrak

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut

Permenkop UKM No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Permenkop UKM No. 15/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Download file:

PM KUKM 11 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.