Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2000, PP No. 104 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 5 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmenkeu No. 083/KMK/04.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2010.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya
aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu
memberikan kesempatan untuk mengikuti/menempuh jenjang
pendidikan lanjutan sesuai dengan prioritas jurusan yang
dibutuhkan; bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan
merupakan hak, tetapi sebagai penghargaan atas prestasi kerja
dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan
pada sistem prestasi kerja maka pemberiannya secara selektif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan
Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, surat keterangan penggunaan gelar akademik, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, hak dan kewajiban, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2010.
Keputusan Walikota Tegal Nomor 890/ 069/2006 dicabut.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tatacara Pemberian Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak Reklame Dan Titik Strategis Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong perekonomian sektor swasta terutama
yang berkaitan dengan promosi produknya perlu adanya pemberian
insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame
dan titik strategis reklame; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007 tentang
Pajak Reklame memberikan peluang untuk memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian, Keringanan dan
Pembebasan Pajak Reklame dan Titik Strategis Reklame dalam Peraturan
Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 8 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tatacara pengajuan keberatan dan pembebasan pajak reklame dan titik strategis reklame, persentase pengurangan atau pemberian keringanan pajak reklame dan retribusi titik strategis, pembebasan pajak reklame dan titik strategis.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2010.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2010
PERWALI Kota Bekasi No. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
PERWALI Kota Bekasi No. 14A Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Psikologi Klinis Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Puskesmas di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di
puskesmas sebagai akibat dari perkembangan globalisasi
yang berdampak pada sosial budaya, krisis ekomoni,
kecemasan, konflik ketergantungan zat psikoaktif,
penyimpangan seksual serta meningkatnya Penyakit Tidak
Menular (PTM) sehingga perlu memberikan Pelayanan
Psikologi Klinis kepada masyarakat di wilayah Kota
Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/
2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; . Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Cakupan Pelayanan; Pelaksana; Operasional Pelayanan Psikologi Klinis; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawbaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 21 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2008; Perda Kota Magelang no 4 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 9 Tahun 2009; Perda Kota Magelang no 3 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 44 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Lapora Realisasi TA 2009 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 28 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
