Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Pemasukan Bibit Ternak Dari Luar Negeri Ke Wilayah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa penolakan dan pencegahan penyaki.t hewan
diselenggarakan dalam rangka untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; bahwa sejalan dengan perkembangan globalisasi perdagangan
temak, terjadi pemasukan bibit temak dari luar negeri ke
wilayah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Prosedur Tetap Pemasukan Bibit Temak dari Luar Negeri ke
Wilayah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750 Tahun 1982;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, perizinan, kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2012.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARATAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
Dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan kode rekening 1.20.03.01 .02.20 dan Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.20.03.01.02.46, pembentukan layanan pengadaan secara elektronik dengan kode rekening
1.20.03.01 .23.02, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.02.09, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dengan kode rekening 1.20.03.01. 23.01, Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.03.01.26.05, Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS dengan kode rekening 1.20.03.01.32.06, menambahkan belanja kegiatan dimaksud pada Sekretariat Daerah, Pembahasan ranGlngan peraturan daerah dengan kode rekening 1 .20.04.01.15.01 menambahjan belanja pada sekretariat DPRD,penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1 .01 .01 .01.1 .02, penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1 .01 .01 .01 .1 .10, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening 1.01 .01.01.1.12 dst.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pin.jaman Daerah
17. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O11;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Meniadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanla DaerahKabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2011
30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2012
Perubahan atas Ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012.
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Diterbitkannya Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perda No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas; dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 21974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri no.57 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2011.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembibitan dan budidaya peternakan; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan kawasan dan usaha peternakan; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan hewan; f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner; g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004
38 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2012
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2012/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa pupuk rnemiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan produkt.ivitas dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Pcrment.an/SR.130/ 11/2009 Juncto Nomor 87 /Permentan/SR.130/ 12/20 l l tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 201 I, perlu merubah Lampiran
Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tabun 2012 teruang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Perubahan Atas Peraturan Bupali Klaten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tcrtinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2012;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011; Perarutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pcrtanian Nomor 87/Permentan/SR.130/ 12 12/2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011; Peraturan Bupati Klaten Nornor 3 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I s.d. Lampiran XV
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2012.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2012 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Legislasi Kab Kediri TA 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Persetujuan Program Legislasi Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 serta Serita Acara tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 180/880/418.32/2012 tentang Pembahasan Draft Perbup tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Situbondo No 39 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkkab Siubondo
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2009
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 15 Tahun 2004; 6. UU 32 Tahun 2004; 7. UU Nomor 33 Tahun 2004; 8. UU Nomor 28 Tahun 200; 9. UU Nomor 12 Tahun 2011; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 14 Tahun 2005; 12. PP Nomor 23 Tahun 2005; 13. PP Nomor 24 Tahun 2005; 14. PP Nomor 54 Tahun 2005; 15. PP Nomor 55 Tahun 2005; 16. PP Nomor 56 Tahun 2005; 17. PP Nomor 57 Tahun 2005; 18. PP Nomor 58 Tahun 2005; 19. PP Nomor 65 Tahun 2005; 20. PP Nomor 79 Tahun 2005; 21. PP Nomor 8 Tahun 2006; 22. PP Nomor 3 Tahun 2007; 23. PP Nomor 38 Tahun 2007; 24. PP Nomor 39 Tahun 2007; 25. PP Nomor 69 Tahun 2010; 26. PP Nomor 71 Tahun 2010; 27. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 28. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; 29. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; 30. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 31. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 32. Perbup Situbondo Nomor 39 Tahun 2009.
Beberapa ketentuan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo diubah sebagai berikut:
1. Akuntansi Aset, bagian Piutang dihapus;
2. Akuntansi Aset, bagian Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap dihapus;
3. Akuntansi Kewajiban, bagian Kewajiban Jangka Pendek dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor Dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir Dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
ahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap; bahwa guna tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi di Tempat Rekreasi, znaka perlu ditentukan Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dari Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dari huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tanhun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2011 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, dan Isi Karcis Retribusi Masuk Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap di cabut.
26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
