PERWALI Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 39, BD 2010/39 Seri D
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2011, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Keppres No. 80 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkeu No. 100/PMK.2/2010, Permendagri No. 37 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2010.
32 halaman, 28 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari
ABSTRAK:
Sebagai upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai BLUD RSUD Palembang BARI, perlu meninjau kembali dan merubah Perwali No. 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Semesta BLUD RSUD Palembang BARI dan sejalan dengan Peraturan Bersama Menkes No. 138/Menkes/PB/II/2009vdan Mendagri No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKRS dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah dan Kepmenkes No. 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009 serta Keputusan Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai sistem reminerasi jamkesmas dan jammoskes BLUD RSUD Palembang BARI
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2010.
Mencabut Perwali No. 17 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Jamkesmas dan Jamsoskes Semesta BLUD RSUD Palembang BARI
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang Dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu mengatur Tata Cara
Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tata Cara Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas Dan Fungsi; Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dan Penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.
28 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kesehatan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota
Pekalongan, perlu arah dan keterpaduan dari semua potensi dalam proses
pembangunan kesehatan yang berkesinambungan; bahwa untuk menentukan arah dan keterpaduan, serta mengantisipasi
berbagai perubahan dan tantangan strategis dalam pembangunan
kesehatan, diperlukan sistem yang dapat digunakan sebagai pedoman
untuk mengatur berbagai potensi di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kesehatan Kota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkal II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud, tujuan dan azas, sistem kesehatan kota, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
63 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2010
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Izin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa seiring dengan laju pembangunan kota terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan
ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk
berbagai kepentingan dengan fungsi lain; bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dan pemindahan taman dimaksud dengan suatu perizinan; bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, perlu mengatur ketentuan
izin penebangan pohon dan pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang 26 Tahun 2007; Undang-undang 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta No 9/1991; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Perizinan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
