Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1141
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 202, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda ota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 78 Th. 2021
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2022
Perizinan, Pelayanan PublikKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Diubah dengan :
Permenhub No. 166 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Jenis, Waktu, Mekanisme Dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2006
pedoman - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - kuningan - nomor - 15 - tahun - 2004 - tentang - retribusi - izin - pendakia -gunung - ciremai
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2006/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pendakian Gunung Ciremai
ABSTRAK:
Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud huruf a Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pendakian Gunung Ciremai perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 ; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; Perda kab. Kuningan No. 13 Tahun 2001; Perda Kab. Kuningan No. 29 Tahun 2003; Perda Kab. Kuningan No. 31 Tahun 2003; Perda Kab. Kuningan No. 14 Tahun 2004; Perda Kab. Kuningan No. 15 Tahun 2004; Perbup Kuningan No. 7 Tahun 2005.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perizinan , Ketentuan Pembayaran Dan Penyetoran , Dana Operasional, Dan Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2006.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman,
dan aman; bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik
yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman
diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan
terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian,
lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal
Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik,
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh Pemerintah
Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, MPP, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penambahan jenis layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh dan adanya peningkatan standar layanan dalam rangka meningkatkan mutu layanan, dipandang perlu mengubah standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini terdiri atas Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
