Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2016

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Mahkamah Syar'iyah Makmue, Dan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres Nomor 16 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto Nomor 16 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERDA Sawahlunto No. 16 Thn 2015.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU 16 Tahun 2011.pdf

Abstrak

bantuan-hukum

2011

Undang-undang (UU) NO. 16, LN.2011/No. 104, TLN No. 5248, LL SETNEG: 11 HLM

Undang-undang (UU) tentang Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan; bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2015

Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perbub Mamuju No.16 tahun 2015 HUKUM ACARA MP-TGR.docx

Abstrak

hukum-acara

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/No.499

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hukum Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi

ABSTRAK:

berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Mamuju No.15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka hukum acara berupa tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Daerah.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.15 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2006; UU No.23 Thun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.5 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.80 Tahun 2016; Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 1997.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kedudukan, Susunan dan Kekuasaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP TGR), dan hukum acara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
18 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2008

Pemberian Remisi

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
Keppres_No_16_Th_2008.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1993

Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon, Dan Jayapura

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_16 TH 1993.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1968

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 16 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 2014

Pembentukan Kejaksaan Negeri Martapura Dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Keppres Nomor 16 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2010

Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perbup_16th2010.pdf

Abstrak

legislasi daerah

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2010/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014

ABSTRAK:

bahwa untuk membentuk produk hukum Daerah secara terencana, komprehensip, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan perlu adanya suatu perencanaan dalam penyusunan suatu produk hukum Daerah; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam perencanaan penyusunan produk hukum Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2014 yang selanjutnya disebut Prolegda dengan susunan dan sistematikanya terdiri dari: Pendahuluan; Pokok-Pokok Program Legislasi Daerah; Pelaksanaan Kegiatan; Bentuk Produk Hukum Daerah; Penutup sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Prolegda dimaksud sebagai pedoman seluruh lnstansi/Dinas/Satuan Kerja pada Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun/membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan Daerah Tahun 2010- 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
24 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.