KEPPRES No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber Dari Nilai Manfaat
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 8, LL SETKAB : 5 HLM.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber dari Nilai Manfaat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019
PEDOMAN UMUM - PENGGUNAAN - PENETAPAN PERKIRAAN - ALOKASI DANA BAGI HASIL - CUKAI - HASIL TEMBAKAU - PROVINSI JAMBI - TAHUN 2019
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2019/NO.8
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2019
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi Tahun Anggaran 2019;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2019.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 129 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PMK No. 50/PMK.07/2017; PMK No. 28/PMK.07/2016; PERDA No. 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 15 Tahun 2013.
PERGUB ini Mengatur Mengenai Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2019; Meliputi Alokasi Dana Bagi Hasil; Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Penggunaan, Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran dan Pelaporan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
9 hlmn; 1 lmpiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Tahun 2019 No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH DAERAH.
ABSTRAK:
Bahwa pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 20 Th 2003; UU RI No 14 Th 2005; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yang telah diubah PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yang telah diubah PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 3 Th 2019; Perda kab Tangerang No 9 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 87 Th 2016; Perbup Tangerang No 87 Th 2018; Perbup Tangerang No 40 Th 2018.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH DASAR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Forum Kemitraan Stakeholder Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat guna mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat yang Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan, maka perlu dibentuk forum yang memfasilitasi antara Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat terwujud secara efektif dan efisien
UU No 5 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2018; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 26 Tahun 2005; Permendagri No 54 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kota Palangka Raya No 17 Tahun 2007; Perda Kota Palangka Raya No 4 Tahun 2013; Perda Kota Palangka Raya No 3 Tahun 2014; Perda Kota Palangka Raya No 11 Tahun 2016; Perda Kota Palangka Raya No 3 Tahun 2018; Perda Kota Palangka Raya No 4 Tahun 2018; Perwali No 47 Tahun 2016; Perwali No 60 Tahun 2016; Perwali No 25 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II FORUM, ANGGOTA DAN SEKRETARIAT;
BAB III TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2019
INDIKATOR KINERJA UTAMA - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TAHUN 2016-2021
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 12 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 3 Tahun 2018; PERDA No. 5 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERBUP No. 45 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019.
6 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 8, BN 2019/NO 207; PERATURAN.GO.ID 9 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
Guna mewujudkan Kabupaten Langkat yang tenteram, tertib serta meumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum maka perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 1980; PP No. 5 Tahun 1982; Pp No. 27 Tahun 1983; PP No. 10 Tahun 1986; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 1 Tahun 2017
Penyelenggaraan Ketertiban Umum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kelas D
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
