Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 174, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.174
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Dalam rangka menjamin anak untuk mendapatkan akses dalam perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas, sehingga anak siap untuk menempuh pendidikan dasar sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018, Permendikbud No. 32 Tahun 2018, Perpres No. 60 Tahun 2013, dan Perpres No. 59 Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 48 tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2013; Perpres no. 59 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal Satu tahun Pra Sekolah Dasar. Diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Fungsi; Peserta Didik; Tugas dan Tanggungjawab Pelaksanaan Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar; Penyelenggaraan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 174 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan program taktis strategi Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021-2025.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Asam-Asam Tahun 2021-2025,dengan sisitematika:
Ketentuan Umum;
Kedudukan Renstra BLUD;
Susunan dan Sistematika Renstra BLUD;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
61 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 172 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana danPrasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penataan Sarana dan Prasarana Kerja;
3. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
4. Ketentuan Lain-Lain;
5. Ketentuan Sanksi;
6. Evaluasi;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 172 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada
masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta mendukung Visi Misi Bupati Tanah Laut
Tahun 2018-2023 yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (Berinteraksi) maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa; bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri; bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, Dan Mahasiswa (Bidang Agama), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pelaksanaan;
5. Seleksi;
6. Pembiayaan;
7. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa;
8. Force Majeure;
9. Pembatalan Bantuan Beasiswa;
10. Penganggaran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban;
11. Format Dokumen Bantuan Beasiswa; dan
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 171 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 171, Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 154 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
