Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.845 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2012

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Download file:

2012 No_17 Perubahan APBD 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 17 Tahun 2012

Pengelolaan Pasar Kabupaten

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Kab.Sleman No.17 Ta... Pasar Kabupaten.pdf

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenaker No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Mencabut

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Download file:

Kemnaker No. 17 Tahun 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 17 Tahun 2012

Pembentukan Organisasi danTata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kulon Progo No. 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Download file:

Perda Kab.Kulon Progo No....isi Pamong Praja.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2012

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012

Abstrak

APBD

Download file:

PERWAKO Gorontalo No 17 t...han APBD TA 2012.pdf

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD.2012/No.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapaka kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2012.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012

Harga Jual Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERWAL_No__17_Tahun_2012_...WA_KOTA_SUKABUMI.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2012

STANDARISASI PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Nomor 17 Tahun 2012.pdf

STANDARISASI PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDARISASI PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang, dipandang perlu memberikan penghasilan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Dala Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 dan 27/KPTS/1994 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah, Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986.
BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Standar Penghasilan Direksi PDAM, BAB IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2012.
4

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2012

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 17 Tahun 2012

Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Banyuasin No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

6.-PERDA-NO.-17-TH-2012-T...RIBUSI-JASA-UMUM.pdf

retribusi-jasa-umum

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2012/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No.21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu penyesuaian dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (3); Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F.
9 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2012

Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
PERPRES No. 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
PERPRES No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden

Mencabut

PERPRES No. 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Presiden No 17 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2012.