Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Bagi Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dalam wilayah kota Banjarbaru sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru; sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, “ instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang perhubungan darat, memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Banjarbaru untuk mengikuti program pola pembibitan (polbit) Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi; dan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor HK.201/3/23/STTD-2019 dan Nomor 05/PKS/KDk/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat, maka perlu pengaturan Peraturan Wali kota tentang Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Bagi Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat; sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Bagi Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 30 Yahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Poko Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru; Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Standar Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Bagi Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Pemberian Biaya Bantuan Penunjang Pendidikan Polbit; Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Serta Taruna STTD; Pembinaan Taruna STTD; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
6 hlm; Lampiran 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 38 Tahun 2012
Permenkes No. 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 38, BN.2018/No.1125, peraturan.go.id : 24 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
1. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.
2. Dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan.
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 nomor 2 dan nomor 3, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Menag No. 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Peraturan Menteri Agama NO. 38, BN.2019/NO.1566, Peraturan.go.id: 11 hlm.
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjalankan amanat Nawacita Presiden
Republik Indonesia mengenai revolusi karakter bangsa,
perlu dilaksanakan penguatan pendidikan karakter
sebagaimana ditegaskan dalam Perahrran Presiden
Republik Indonesia Nomor 87 Tatrun 2Ol7 tentang
Penguatan Pendidikan Karalrter;
b. bahwa implementasi penguatan pendidikan karakter di
Kabupaten Konawe Selatan harus sejalan dengan Sistem
Pendidikan Nasional dan menjadi bagian dari Program
Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Konawe
Selatan;
c. batrwa penguatan pendidikan karalrter sebagaimana
di'naksud dalam huruf b, merupakan tanggung jawab
bersama keluarga, satuan pend.id"ikan, masyarakat, dan
pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bupati Konawe Selatan
tentang Pelaksnaan Penguatan Pendidikan Karalrter
Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2671;
2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2971;
3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor
82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republikn Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9al;5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahw 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5567) sglegaima:ra
telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan peraturan
Pemerintatr Penggati Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2OLS tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlO tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5f 57);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2OL3 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2OO5
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541O);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2AL7 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l-;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
2O Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 953)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Ta};nrln 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia nomor
ess)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24 Tahun 2OL6 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi
Dasar pada Kurikulum 2AL3 Pendidikan Dasar dan
Menengatr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201'6
nomor 971)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan
Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A1'8 Nomor 782lr:'
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan {Lembarart
daerah Kabupaten Konawe Selatan Tatrun 2016 Nomor 8)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahuo 2018 tentang
Perrbahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembenttrkan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tatrun
2018 Nomor 1)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III NILAI-NILAI DAN PRINSIP PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
BAB IV IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
BAB V PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB VI PENDANAAN
BAB VII PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018/ No. 410
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA S1/ D-IV MELALUI PROGRAM BEASISWA PRESTASI TEPAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam penyaluran beasiswa berprestasi yang dananya bersumber dari dana Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) yang diberikan mahasiswa putra putri daerah Aceh Singkil, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran beasiswa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2017; PERPRES Nomor 54 Tahun 2010; PERPRES Nomor 75 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017; Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini berisi tentang standar operasional prosedur penyaluran beasiswa S1/ D-IV melalui program beasiswa prestasi tepat di Kabupaten Aceh Singkil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 38 Tahun 2018
BEASISWA BAGI SISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU - penyediaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Beasiswa bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan dukungan
sumber daya terhadap penyelenggaraan
pendidikan dasar, Pemerintah Daerah Kabupaten
Tegal berupaya untuk meningkatkan akses
pelayanan pendidikan dasar dengan memberikan
bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu; bahwa agar pemberian bea siswa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan
berdaya guna, perlu memberikan petunjuk
pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyediaan Bea Siswa bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP;
UU No 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahim 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, asas, kualifikasi peserta didik, mekanisme pemberian bea siswa, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
