Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 100 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013.
12 halaman, 2 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bolemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2002; UU No.3 Tahun 2002; UU No.16 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.6 Tahun 1988; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.11 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.16 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang komunitas intelijen daerah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan komunitas intelijen daerah, kelembagaan komunitas intelijen daerah, tujuan pembentukan komunitas intelije daerah, pelaksanaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Peternaan Kabupaten Blitar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 19 Tahun 2013
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORA.JA UTARA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2013/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN TORA.JA UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 14
dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas F
s Peraturan
Presiden
Nomor
54
4 Tahun
2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah,
periu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Pembentukan
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Mengingat
. Undang-Undang
Nomor
32 Tahun
2004
tentang Pemerintahan
Daerah
{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4
4437)
f) sebagai
a telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor
12
2 Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan H
n Keuangan antara Pemerintah
Pusat
at dan
Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
1
Undang-Undang Nomor 32 Tal.un 2OO4
tentang Pernerintahan Daera-h (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor
125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4437) sebagairnana- telah
beberapa kali dirrb'ah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tenta.ng
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor
32 Tahun 2OO4 tentang Pernerintal".an Daerah
(I-ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a441;
Undang-Undang Nomor 33 Tahlrn 2OO4 tentang
2
Perirnbanga.n Keuanga.n a.ntar:a Pernerintah
Pusat dsn Pesrerintqtran Deciah (t embaran
Negara Republik Indonesia Tatrtr5r 2OO4 Nomor
126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentr-rkan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nornor 1O1, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a74\;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-r-rndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52341;
5. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pernerintahan Daeratr
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peratr.rran Pernerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahr.n 2OO7 tentang Pernbagian
lJrusan Pemerintahan antara Pemerintal. ,
Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tal.un 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 2OO7
tentang Organisasi Peralgkat Daeratr (Lembaran
Negara Tahr-rn 2OO7 Nomor a9, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
474r);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7
tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perrndang-undangan;
9. Peratttran Presiden Nornor 54 Tahun 2OIO
tentang Pengadaan Bararlg/Jasa Pemerintah
sebagairnana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahrln 2Ol2 tentang Perubahan Kedl.a atas
Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2OlO
tentang Pengadaan Baralg / Jasa Pemerintah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nornor 155, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 533a);
1O. Peratr:ran Daeral- Kabupaten Toraja Utara Nornor
5 Tahr.n 2O1O tentang lJrl san Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pernerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5,
Tarnbahan Lerrrbaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nornor 2);
1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
7 Tahun 2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilal Ralgrat Daeral- Kabupaten Toraja
Utara (Lembaran Daerah Kabr. paten Toraja Utara
Tahun 20 10 Nomor 7);
12. Peratr-rran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daeral- (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tal.r-rn 2O1O Nornor 11, Tambahan
Lernbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor
3);
13. Peratr.rran Bupati Toraja Utara Nomor 30 Tahun
2OI2 tentang Tugas Pokok, Fr.rngsi dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah
Kabrlpaten Toraja Utara Tahun 2012 Nornor 30).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN
BAB III RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV KEDUDUKAN ULP
BAB V KEANGGOTAAN ULP
BAB VI TUGAS ULP
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI
BAB VIII TUGAS PERANGKAT ORGANISASI ULP
BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN
BAB X TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN
BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2013.
NOMOR 19 TAHUN 2013
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dengan Peraturan Bupati.
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 100 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2007; Perda No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2013.
10 hlm, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 18 Tahun 2013
tugas pokok dan fungsi badan kependudukan dan keluarga berencana daerah kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2013/NO.408
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Boalemo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.37 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Boalemo No.3 Tahun 2008; Perda No.11 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi badan kependudukan dan keluarga berencana daerah kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi badan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 29 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 17 Tahun 2013
nama dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas kehutanan, pertambangan dan energi kabupaten gorontalo.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2013/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nama Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah No. 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kehutanan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2010; Perda No. 35 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, wilayah kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 16 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN SUBANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2013/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah serta perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Bupati Subang No. 29 Tahun 2007 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PERPRES No. 34 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERGUB Jawa Barat No. 16 Tahun 2007; PERBUP Subang No. 29 Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2013.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
