Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 harus disesuaikan dengan perubahan kebijakan
terhadap indikator layanan dan mutu dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar HukumUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 121 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 59 Tahun 2021;
Peraturan Menteti Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Ketentuan tentang Kondisi Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Program Prioritas Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM; Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Pelayanan Dasar; Target dan Kebutuhan Pembiayaan Pelayanan dan Pemenuhan Mutu SPM Pelayanan Dasar; dan Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 diubah sebagian
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan :
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta
hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan tanggal 23 Juni 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 71 Tahun 2023; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJD, RPJMD dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian
dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo
Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU no 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 81 Tahun 2022; Kepmendagri No 50 Tahun 2021; Perda Provinsi jambi no 6 Tahun 2009; Perda Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Tebo No 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; ; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda tebo no 18 Tahun 2021; Perda Tebo No 1 Tahun 2023.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018;Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022-2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RAD SPM;PEMANTAUAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan daerah haris dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Peermendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 33 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 31 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Renja, Pelaksanaan, Pengendalian, Ealuasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 068
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 55 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 65 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Perubahan Renja Perangkat Daerah; Bab 5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) ditetapkan; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU no 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; PP No 39 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; PP no 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres no 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagari No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Tebo No 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda tebo no 18 Tahun 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 343
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil
rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Kedudukan, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
