Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 12, BN.2018/No.1391, jdih.kemendesa.go.id : 20 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bupati, dalam
rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2A17 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2AO7 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, dan sesuai Nota Dinas Nomor 70018411418.1112019
tanggal 11 April 2019 perihal Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
serta Berita Acara Nomor 800/1062/418.11nA19 tanggal 10
Mei 2019 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; sumber pengaduan; administrasi pengaduan; penanganan pengaduan; pelaporan; pemantauan dan pemutakhiran; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
jumlah 10 halaman
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Perka BKN No. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Perka BKN No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 12, BN.2016/NO.822, bkn.go.id : 18 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan
keuangan daerah dengan berdasarkan prinsip
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan daerah, perlu mengatur standar harga
satuan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang
Standar Harga Satuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan untuk dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2023 dicabut.
71 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur penggunaan tanda tangan elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tata cara penggunaan tanda tangan elektronik dan pelaksanaan pembinaan tanda tangan elektronik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemungutan, Penyetoran Dan Penggunaan Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Serta Laboratorium Kesehatan Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang antara lain mengatur
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Jaringannya serta Laboratorium Kesehatan;
bahwa adanya beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 4 Tahun 2012 yang masih memerlukan pengaturan lebih teknis
perlu dibuat Petunjuk T eknis Pelaksanaan terkait dengan pemungutan,
penyetoran dan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya serta Laboratorium Kesehatan ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan J aringannya serta
Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemungutan, Penyetoran Dan Penggunaan Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Jaringannya Serta Laboratorium Kesehatan Kabupaten Demak yang meliputi Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Tata Cara Pembayaran Dan Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran, Pemanfaatan Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pengorganisasian, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2012.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS
ABSTRAK:
untuk mendukung tugas kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan belum menampung kebutuhan pengaturan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017.
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS; PRINSIP PERJALANAN DINAS; TUJUAN DAN PENUGASAN PERJALANAN DINAS; BIAYA PERJALANAN DINAS; PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS; PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS; PENGENDALIAN INTERNAL; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Peraturan
Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2018
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA - PROSEDUR DAN STANDARISASI INDEK
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2008/No.8 Seri E Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur dan Standarisasi Indek dalam Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat penduduk yang menjadi korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis terhadap korban bencana, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008; bahwa dalam rangka menjamin agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat guna dan tepat sasaran, perlu pedoman dalam pemberiannya, baik tata cara pemberian maupun besaran bantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Standarisasi Indek Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana di Kabupaten Purworejo Tahun 2008;
Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2004; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188. 4/ 59/ 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penerima bantuan, prosedur pemberian bantuan, indeks bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2008.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan adil,
efektif, efisien dan transparan dalarn rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran
dan pelaksanaan belanja desa di Kabupaten Grobogan sebagai
bagian dari pengelolaan keuangan desa agar berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, perlu disusun standar harga satuan; bahwa berdasarkan ketentuan dalarn Pasal 45 ayat (2) dan ayat
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan
anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan
harga untuk setiap kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan pada
Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2023 dicabut.
10 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
