Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Camat, Sekretariat, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Tipe A Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PERBUP No. 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahunn2017; PERBUP No. 37 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, dan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan peraturan dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan; tambahan penghasilan pegawai diberikan atas disiplin dan prestasi kerja pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No, 17 Tahun 2009; UU No, 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemrintah No. 25 Tahun 2000; Peraturan Pemrintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemrintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Pemrintah No. 80 Tahun 2010; Peraturan Pemrintah No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Utara No. 10 Tahun 2016; Perbup Konawe Utara No. 5 Tahun 2014; Perbup Konawe Utara No. 11 Tahun 2016; Perbup Konawe Utara No. 67 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. TUJUAN 3. PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP 4. KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP 5. TATA CARA PENILAIAN 6. BESARAN, PENGATURAN PERHITUNGAN TPP 7. TATA CARA VERIFIKASI DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP 8. MEKANISME PEMBAYARAN 9. PEMBIAYAAN 10. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP 11. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2008
pelaksanaan peraturan daerah kabupten bone bolango nomor 42 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten bone bolango
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2008/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.29 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.42 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2008.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, selain jabatan struktural dan jabatan
fungsional tertentu perlu dikembangkan jabatan
fungsional umum;
b. Bahwa dalam rangka kelancaran, efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas jabatan fungsional umum
maka perlu adanya pengaturan jabatan fungsional
umum untuk memberikan penegasan tentang tugas
dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa un tuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2011,Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2006,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2008 ,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2008 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2010
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan,penamaan jabatan fungsional umum, pengangkatan jabatan fungsional umum, pemindahan, formasi jabatan, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2012.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak, maka untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Satuan Pendidikan yang profesional, khususnya mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian kepala sekolah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 16 Tahun 2001, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 27 Tahun 1990, PP No. 28 Tahun 1990, PP No. 29 Tahun 1990, PP No. 39 Tahun 1992, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, Permendiknas No. 13 Tahun 2007, Permendiknas No. 28 Tahun 2010, Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009, Permendiknas No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 10 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2009, Perda No. 12 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar, Fungsi Dan Tujuan, Pengangkatan Kepala Sekolah, Masa Tugas Kepala Sekolah, Penilaian Kinerja, Pemindahan Kepala Sekolah, Pemberhentian Kepala Sekolah, Pengangkatan Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:
a. Guru yang teiah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 3 (tiga) periode masa penugasan;
b. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode masa penugasan;
c. Guru yang telah malaksanakan tugas sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun atau kurang dan 8 (delapan) tahun, dianggap sedang rnelaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua);
d. Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu).
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai BLUD Dari Non Pegawai Negeri Sipil / Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN GURU KONTRAK DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru No. 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun
2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25
Tahun 2013 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotabaru, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Dinas Perdagangan Dan Pasar
3.Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2015.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2020
NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1614/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
UU No. 5 Tahun 2014; PP 11 Tahun 2017; PermenPANRB No. 34 Tahun 2011; PermenPANRB No. 39 Tahun 2013; PermenPANRB No. 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b. Nilai dan Kelas Jabatan c.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
6 Halaman; Lampiran: 135 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
PERDA Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PERDA Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
