Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kontrak Kesehatan Dokter dan Penata Anastesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di Bidang Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Ruang lingkup yang dibahas dalam Peraturan Bupati ini meliputi Penerima, Sanksi Pemotongan/ Penghentian dan Pendanaan Insentif Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 31 Tahun 2020
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kapuas No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah ditetapan
oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan. Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di wilayah Kabupaten Kapuas telah ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
HK.01/MENKES/339/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar diWilayah
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam
rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/104/2020 ; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.01.07/MENKES/339/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam
menekan penyebaran COVID-19;
b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaranCOVID-19;
c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
d. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2020
KesehatanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Bogor No. 16 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Tahun 2020-2025.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Kab Magelang No 1 Tahun 2009; Perda Kab Magelang No 19 Tahun 2016; Perda Kab Magelang No 5 tahun 2019; Perbup Magelang 46 Tahun 2016; Perbup Magelang No 28 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Strategis UPTD RSD MERAH PUTIH Tahun 2020-2025 selanjutnya disebut Renstra UPTD RSD Merah Putih, adalah dokumen perencanaan srategis UPTD RSD MERAH PUTIH yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2020-2025 sebagai bagian dari Renstra Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sidoarjo, perlu segera diambil langkah-langkah untuk menekan dan/ atau memutus mata rantai penyebaran dimaksud; b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas di wilayah Jawa Timur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di WilayahKota
Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo;
Mengingat: 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penananganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 12. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Runang Lingkup, Pelaksanaan PSBB, Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB, Hak dan Kewajiban Penduduk Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Selama PSBB, Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease ( Covid- 19), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sumber Dana, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
20 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes /Per/XI/2011; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pendelegasian kewenangan; Forum Komunikasi Germas; perencanaan; pelaksanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 30 Tahun 2020
Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahawa dalam rangka melaksanakan intruksi presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendali corona virus disease 2019 dan Intruksi menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan pencegahan dan pengendali hukum protokol kesehatan sabagai upaya pencegahan dan pengendali corona virus disease 2019, perlu adanya peraturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendali corona virus disease 2019
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
14.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
15.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
16. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020
17.Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020
18.Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008
19.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/Menkes/per/X/2010
20.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2014
21.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014
22.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2015
23.Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2018
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
25.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020
26. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 41 Tahun 2020
27. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-208 Tahun 2020
Berdasarkan Peraturan telah ditetapkan yaitu Terkait tentang Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendali Corona Virus Disease 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2002.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pohuwato No. 24 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dalam rangka jaring Pengaman Sosial Dampak Coronan Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK TAKNIS BANTUAN SOSIAL KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2020/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengaman Sosial Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perubahan jenis bantuan kepada masyarakat yang semula berupa bahan panganb menjadi bahan pangan dan uang tunai oleh Pemerintah Desa dalam rangka jaring pengaman sosial untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid 19 dan untuk melakukan pencegahan dan pewrcepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana seluruh masyarakat untuk tetap berda dirumah dan mengurangi aktivitas diluar rumah.
Dasar huku Peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2015; UU no.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Permendagri No.80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda Kab Pohuwato No.08 Tahun 2007; PP pengganti UU No.1 Tahun 2020; Kep Menkes RI No.01.07/Menkes/104/2020; Maklumat Kepala Kepolisian RI No.Mak/2/III/2020; Instruksi Permendagri RI No.1 Tahun 2020; SE Gubernur Gorontalo No.01.07/Menkse/104/2020; SE Bupati Pohuwato No.202/Sed/BKPP/808-III; Surat Keputusam Gubernur Gorontalo No.152/33/V/2020.
Dalam peraturan diatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Jaring Pengeman Sosial Corona Virus DIsease 2019 (Covid-19) termasuk didalamnya mengatur tentang Fugsi dan Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
