Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logarn dan Batuan, maka agar dalam
pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan secara
efektif, efisien dan optimal perlu adanya petunjuk
pelaksanaan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas
maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dnerah Kota
Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun2 004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tk II Semarang No 3 Tahun 1988; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 13 Tahun 2006; Perda Kota semarang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Semarang No 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghaqpusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, sanksi administrasi, tata cara pemeriksaan dan pengawasan, pendelegasian kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2014.
13 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 13 Tahun 2014
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah;Penanaman Modal dan Investasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penguatan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor sebagaimana program BPD Regional Champion,
Pemerintah Kabupaten Balangan akan melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dan menjaga udara yang bersih dan sehat, perlu
kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang untuk
membiasakan pola hidup sehat; bahwa guna mencegah dampak negatif penggunaan rokok
baik langsung maupun tidak langsung, terhadap
kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, perlu
diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual,
mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, perlu mewujudkan
kawasan tanpa rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tegal tentang Kawasan Tanpa Rokok
di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, tempat khusus merokok, pengendalian kawasan tanpa rokok, pelaporan, pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
14 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2014
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD NO.13, LL KAB. KAPUAS HULU: 20 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Kapuas Hulu
ABSTRAK:
Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat danmemperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959 , UU No.32 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28/P/M.KOMINFO/9/2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian, Bentuk Kedudukan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sifat Tujuan dan Kegiatan, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Honorarium san Tunjangan, Pertanggungjawaban, Sumber Pembiayaan, Pengelolaan Aset, Cakupan Wilayah dan Isi Siaran, Pelayanan Jasa penyiaran, Bahasa Siaran, Arsip Siaran, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman dan 4 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang jenis dan materi muatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Dalam rangka pelaksanaan asas kesesuaian antara jenis, hierarkis, dan materi muatan sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan pencabutan atas peraturan daerah dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Buton No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mencabut beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut: Perda No. 3 Tahun 1998, Perda No. 9 Tahun 2000, Perda No. 17 Tahun 2001, Perda No. 18 Tahun 2001, Perda No. 22 Tahun 2001, Perda No. 24 Tahun 2001, Perda No. 26 Tahun 2001, Perda No. 27 Tahun 2001, Perda No. 7 Tahun 2002, Perda No. 8 Tahun 2002, Perda No. 9 Tahun 2002, Perda No. 10 Tahun 2002, Perda No. 3 Tahun 2003, Perda No. 8 Tahun 2003, Perda No. 9 Tahun 2004, Perda No. 10 Tahun 2004, Perda No. 11 Tahun 2004, Perda No. 12 Tahun 2004, Perda No. 13 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2006, Perda No. 4 Tahun 2006, Perda No. 5 Tahun 2006, Perda No. 7 Tahun 2006, Perda No. 11 tahun 2008.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasionak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintaan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. bahwa untuk mengelola dokumentasi dna informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi lainnya perlu mebangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi. Dengan ditetapkannya Perpres No 33 tahun 2012 maka Perbup Pemalang No 65 tahun 2008 sudah tidak sesuai,sehingga perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 tahun 2014; PP No 6 Tahun 1988; PP No 79 Tahun 2005; Perpres No 33 Tahun 2012; Perda Kab pemalang No 11 Tahun 2008; Kepmendagri No 25 tahun 2002; KepmenPAN No 13/KEP/M.PAN/I/2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : JDIH Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.
Perbup Pemalang No 65 tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 13 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Akuntansi Kabupaten Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Pacta SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2014.
Lampiran 146 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 13 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009, maka Pemerintah Daerah melakukan usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat; bahwa dalam pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah masih terdapat beberapa pemakaian kekayaan daerah yang belum terakomodir, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diatur terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 69 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan Pasal 7 huruf e diubah dan ditambah huruf f
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2013
35 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 13 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bungo, perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
Berdasarkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan;
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2012.
Perda ini mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, meliputi: Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Asas dan Prinsip; Pelaksanaan TSLP; Program TSLP; Forum TSLP; Mekanisme Pelaksanaan TSLP; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian,
penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan; Tata Cara Pemberian Sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Bupati
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, program dan Kegiatan TSLP yang
telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih dapat dijalankan sampai dengan
selesainya program dan kegiatan yang dimaksud.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10 hlm.; Penjelasan 1 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
