PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2016 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a mendahului penetapannya dengan peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tambrauw.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
-
-
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa uraian tugas penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, PP No.96 Tahun 2012, Permendagri No.4 Tahun 2010, Perbup No.43 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 2, Pasal 6 Perbup No.7 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri. Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan guna menunjukkan identitas daerah, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010
Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 22) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :
a. Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8);
b. Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 30)
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 14 Tahun 2016
PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Tugas Dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mendukung peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tata tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi pemerintahan termasuk tata naskah dinas sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas dan wewenang bupati, tugas dan kewajiban wakil bupati, naskah dinas, jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Bidang Keuangan Perizinan, Pembangunan Dan Pemerintahan
ABSTRAK:
Bahwa beberapa Peraturan Bupati Kayong Utara dibidang kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan Perpu
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Pencabutan Perbup Kayong Utara No. 5A Tahun 2008, No. 7A Tahun 2008, No. 8 Tahun 2008, No. 10 Tahun 2008, No. 11 Tahun 2008, No. 12 Tahun 2008, No. 13 Tahun 2008, No. 18A Tahun 2008, No. 25 Tahun 2008, No. 32 Tahun 2008, No. 5 Tahun 2009, No. 8 Tahun 2009, No. 62 Tahun 2009, No. 66 Tahun 2009, No. 68 Tahun 2009, No. 16 Tahun 2010, No. 9 Tahun 2012, No. 14 Tahun 2012, No. 12 Tahun 2013, dan No. 6 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
Perbup Kayong Utara No. 5A Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 7A Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 8 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 10 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 11 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 12 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 13 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 18A Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 25 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 32 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 5 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 8 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 62 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 66 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 68 Tahun 2009, Perbup Kayong Utara No. 16 Tahun 2010, Perbup Kayong Utara No. 9 Tahun 2012, Perbup Kayong Utara No. 14 Tahun 2012, Perbup Kayong Utara No. 12 Tahun 2013, dan Perbup Kayong Utara No. 6 Tahun 2014
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2016
Kabupaten jayapura-PERUBAHAN PERATURAN- TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI
KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT
ABSTRAK:
Sehubungan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Menandai Kegiatan dalam Keadaan Darurat yang materinya belum mengatur tentang keadaan darurat secara keseluruhan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu dirubah untuk disesuaikan.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenKEU No. 105/PMK.05/2013; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 6.A Tahun 2011; PERDA No. 2 Tahun 2007; PERDA No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini dijabarkan poin-poin perubahan yang terjadi dari peraturan yang lalu, mengenai ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut dan perubahan mekanisme anggaran yang terjadi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Bidang Kelembagaan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa beberapa Peraturan Bupati Kayong Utara dibidang kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan Perpu
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Pencabutan Perbup Kayong Utara No. 27 Tahun 2008, No. 30 Tahun 2008, No. 34 Tahun 2008, No. 35 Tahun 2008, No. 36 Tahun 2008, No. 37 Tahun 2008, No. 38 Tahun 2008, No. 39 Tahun 2008, No. 40 Tahun 2008, No. 41 Tahun 2008, No. 42 Tahun 2008, No. 43 Tahun 2008, No. 44 Tahun 2008, No. 45 Tahun 2008, No. 46 Tahun 2008, No. 47 Tahun 2008, No. 48 Tahun 2008, No. 49 Tahun 2008, No. 50 Tahun 2008, No. 51 Tahun 2008, dan No. 52 Tahun 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
Perbup Kayong Utara No. 27 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 30 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 34 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 35 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 36 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 37 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 38 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 39 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 40 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 41 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 42 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 43 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 44 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 45 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 46 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 47 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 48 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 49 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 50 Tahun 2008, Perbup Kayong Utara No. 51 Tahun 2008, dan Perbup Kayong Utara No. 52 Tahun 2008
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2016
Administrasi dan Tata Usaha NegaraHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahSistem Pengendalian InternKebijakan Pemerintah
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2017
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2016 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tambrauw tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Tambrauw Tahun 2017.
UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Tambrauw No. 17 Tahun 2013; Perda Kab. Tambrauw No. 5 Tahun 2016; dan Keputusan Bupati Tambrauw Nomor : 050/136/2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; Prinsip Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Perjalanan Dinas Luar Daerah; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
-
-
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien perlu ada standar operasional prosedur pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.22 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2015, perbup No.21 Tahun 2014, Perbup No.3 Tahun 2015, Perbup No.19 Tahun 2015, perbup No.37 Tahun 2015
dalam peraturan bupati ini diatur tentang ketentuan umum; pelayanan administrasi terpadu kecamatan; pelaporan dan pembinaan; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
5 halaman dan 26 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk karena dengan terbentuknya Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo Utara sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 18 Halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
