Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tentang retribusi tempat khusus parkir dalam wilayah perusda kawasan industri Cilacap dikecualikan dari Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sesuai Pasal 3 ayat (3) Perda dimaksud yang menyebutkan bahwa dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; bahwa Perbup Cilacap No 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomis dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atas Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 tentang Pass Masuk ke komplek Perusahaan Daerah untuk mobil angkutan barang 2 sumbu atau lebih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2022
Lingkungan Hidup - Perumahan, Permukiman - Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 22/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (RP2KPKPK) KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Probolinggo.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2018 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk periode.
Sistematika RP2KPKPK disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN;
BAB III : PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
BAB IV : PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
BAB V : KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
BAB VI : RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
BAB VII : RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
BAB VIII : RENCANA PENYEDIAAN TANAH;
BAB IX : RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN;
BAB X : RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN;
BAB XI : PENUTUP DAN TIDAK LANJUT.
Penjabaran RP2KPKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2022.
312 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2001
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3),
dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Wali kota
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman, yang memuat: Ketentuan Umum; Kemudahan Pembangunan Perumahan Bagi MBR; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2015
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan rumah susun sewa, perlu dikelola secara profesional oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sewa yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Urusan Pengelolaan Rumah Susun Sewa
2. Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
a. Kepala UPTD
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
a. bentuk Perbaikan RTLH;
b. jenis kegiatan Perbaikan RTLH dan besaran bantuan;
c. penerima bantuan Perbaikan RTLH;
d. penyelenggaraan Perbaikan RTLH;
e. pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah akan pemenuhan hunian yang layak, aman dan sehat, salah satunya dengan pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 23 (dua puluh tiga) diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Tugas Dan Tanggung Jawab Pelaksana; Calon Penerima Bantuan; Penetapan Penerima Bantuan; Besaran Bantuan; Penggunaan Dana; Penyaluran, Pencairan Dana Dan Pengawasan; Sumber Dana; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui berbagai
tahapan, salah satunya yaitu tahapan Penyusunan Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh; bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan BUpati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Pembiayaan
Bab V Pengendalian dan Evaluasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa pembanguanan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan perlu untuk dikelola dengan baik, agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa dapat mencapai target dan sasaran yang diharapkan; bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa yang telah ada perlu untuk disempurnakan, agar pengelolaannya dapat berjalan lebih efektif, efisien, berhasil guna dan berdaya guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Pengelolaan
Bab IV Penghunian
Bab V Batas Waktu Penghunian
Bab VI Biaya Sewa
Bab VII Organisasi Masyarakat Rusunawa
Bab VIII Ketentuan Peralihan
BB IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2016.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat