Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utulitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kabupaten Lumajang Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyelenggarakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan pendampingan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, perlu disusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Lumajang;
b. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
1. Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950;
3. UU Nomor 28 Tahun 2002;
4. UU Nomor 26 Tahun 2007;
5. UU Nomor 1 Tahun 2011;
6. UU Nomor 13 Tahun 2022;
7. PP Nomor 14 Tahun 2016;
8. PP Nomor 16 Tahun 2021;
9. PP Nomor 21 Tahun 2021;
10. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018.
Kedudukan RP2KPKPK dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang disusun dalam rangka mempercepat penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui rencana aksi, konsep, strategi, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman serta menjadi acuan bagi sektor terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2022 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (8) Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten
Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Prinsip
Bab III Perumahan dan Permukiman
Bab IV Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Bab V Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Bab VI Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum
Bab VII Pelaporan
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun ; Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Penerimaan Bantuan RTLH; Pengorganisasian; Perencanaan; Pencairan; Pemanfaatan; Pelaporan; Sanksi; Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
13 halaman peraturan dan 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 41 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Peraturan Bupati Semarang Nomor 101
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana
Sewa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempermudah dan
meringankan biaya bagi calon penghuni Rumah
Busun Sederhana Sewa, perlu mengatur kembali
jaminan uang sewa yang dibayar oleh calon penghuni
Rumah Susun Sederhana Sewa; bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Ruman Susun
Sederhana Sewa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 101
Tahun 2017 Ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 14 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 101 Tahun 2017 diubah
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cata Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa setiap warga masyarakat berhak atas terpenuhinya
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
yang memadai sebagai perwujudkan atas hak untuk
mendapatkan tempat tinggal yang layak; bahwa dalam rangka pemenuhan hak sebagaimana tersebut
dalam huruf a, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab
untuk turut serta dalam melakukan pengelolaan prasarana,
sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan; bahwa untuk memberikan pedoman secara lebih terperinci
mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dan permukiman di Kabupaten Grobogan, perlu
mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup
Bab III Penyediaan Jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Bab IV Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab V Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Bab VI Pembentukan Tim Verifikasi
Bab VII Tata Cara Penyerahan prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
Bab VIII Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Warga/Tanpa Pengembang
Bab IX Pengelolaan prasarana, Sarana dan Utilitas
Bab X Peran Serta Masyarakat
Bab XI Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Pembiayaan
Bab XIII Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
PERUBAHAN ATAS PERBUP BATANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAB. BATANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
b. bahwa prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah perlu memiliki alas
hak atas nama Pemerintah Daerah; c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan serah terima prasarana, sarana Pemerintah Daerah dan utilitas perumahan kepada perlu menambah persyaratan administrasi, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kab. Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
eraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2019
3
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 52)
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu
dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Kolaka Utara;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan,· Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta. untuk melaksanakan
Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparartur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indionesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 184);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VI JABATAN PELAKSANA BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BAB VIII TATA KERJA BAB IX KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 52)
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat
(2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB III PENGURANGAN SAMPAH
BAB IV PEMBUANGAN SAMPAH SISA UPAKARA
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
-
-
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
