Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
nilai dasar-kode etik-kodeperilaku-aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan ini adalah bahwa untuk melaksanakan penerapan nilai dasar dan employer branding ASN"Bangga melayani Bangsa" yang telah diluncurkan Presiden Republik Indonesia, perlu didukung oleh penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 37 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nilai Dasar adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bangsa, dan Negara, Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah contoh perilaku yang menjadi pedoman bagi Pegawai Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. Diatur mengenai ketentuan umum, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, penerapan, penegakan, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, penghargaan, keuangan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 28 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
14 hlm, Lampiran : 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan mengenai Analisis Jabatan dan
Analisis Behan Kerja di Lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Wakatobi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Behan Kerja pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kahupaten
Wakatohi;
b. bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Behan Kerja, maka Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2020 tentang Analisis Jahatan dan Analisis
Behan Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi perlu
diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020
tentang Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Wakatobi;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kahupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pedoman Analisis Behan Kerja di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Behan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatohi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lemharan Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 30 Tahun 2020
tentang Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja
pada Satuan Polisi Pamong Praja clan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 30);
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wakatobi
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Behan Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi (Berita
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 30), diubah pada Pasal 1 setelah poin 3 ditambah poin 3A,
setelah poin 8 ditambah poin 8A, 88, 8C dan 8D dan setelah poin 10 ditambah poin 10A, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat
ABSTRAK:
Bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Dan untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata kelola dan program/kegiatan lingkup Inspektorat Kab. Majalengka, diperlukan Pedoman Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Kab. Subang dengan Mengubah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permendagri No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 89 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 12 Tahun 2018; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022; Perbup Majalengka No. 70 Tahun 2021; Perbup Majalengka No. 71 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Evaluasi Intern, Pengendalian Evaluasi Intern, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap kepada
masyarakat, perlu didukung ketersediaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memadai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
menyebutkan bahwa syarat pengangkatan dan pemberhentian
pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum di
lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga
profesional non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah
atas usul pemimpin Badan Layanan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Status Kepegawaian
Bab IV Kewajiban dan Hak
Bab V Larangan dan Penghargaan
Bab VI Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Bab VII Pengangkatan Pegawai Bdan Layanan Umum Daerah
Bab VIII Pengembangan
Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
Bab X Pemberhentian Pegawai BLUD
Bab XI Hubungan Kerja
Bab XII Penilaian Kinerja Pegawai BLUD
Bab XIII Perlindungan
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Lain-Lain
Bab XVI Pembiayaan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2013 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
a. bahwa Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai motor penggerak pembangunan di dalam era reformasi birokrasi sehingga Aparatur Sipil Negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air dan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 30 Tahun 2019
PP No. 94 Tahun 2021
Permenpan RB No. 8 Tahun 2021
Ruang lingkup pengaturan Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. Kategori
b. Peringkat dan bentuk Penghargaan
c. Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan
d. Tim Penilai
e. Tahapan Seleksi
f. Kriteria dan Bobot Penilaian
g. Penetapan Peringkat, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sudah
tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
-3- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
1.KETENTUAN UMUM
2.MAKSUD DAN TUJUAN
3.KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
4.PEMBERIAN TPP ASN
5.KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN
6.PEMBAYARAN TPP ASN BAGI CPNS DAN PPPK
7.PENYUSUNAN SKP
8.INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN
9.PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZI
10.MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN
11.BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI
12.PENGANGGARAN
13.EVALUASI
14.KETENTUAN LAIN-LAIN
15.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 39 TAHUN 2022
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja
dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara,
perlu pedoman penggunaan pakaian dinas dan atribut
bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Daerah; bahwa Peraturan Bupati Banjamegara Nomor 47
Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banjamegara sebagainana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjamegara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pakaian
Dinas di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti; bahwa untuk
memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan penggunaan pakaian dinas aparatur sipil
negara, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.28 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian DInas PNS
Bab III Pakaian Dinas PPPK
Bab IV Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Bab V Pendanaan
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Ketentuan Lain
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Kabupaten Banjamegara Nomor 47 Tahun 2013 dicabut.
182 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka (Raden Dewi Sartika)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Dan bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka (Raden Dewi Sartika).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 499/MENKES/SK/VI/ 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2022
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2022/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi Sistem Merit yang merupakan suatu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sehingga perlu dibuat standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama;
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
1. Ketentuan Umum;
2. Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
236 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
