Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 23/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Standar Harga Satuan berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk penyusunan RKA SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 23 Tahun 2022
TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DAN MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022; bahwa guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Tata Cara Pembagian, Prioritas Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01 Tahun 2022
Pencairan dana ADD dilakukan empat kali (Per Triwulan) dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut:
a. Pencairan triwulan ke I (Kesatu) paling cepat minggu pertama bulan april.
b. Pencairan triwulan ke II (Kedua) paling cepat minggu pertama bulan Juli.
c. Pencairan triwulan ke III (Ketiga) paling cepat minggu pertama bulan Oktober.
d. Pencairan triwulan ke IV (Keempat) paling cepat minggu pertama bulan Desember dan paling lambat minggu terakhir bulan desember.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium pada PPKBLUD Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan, dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja dan motivasi kerja tenaga non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan maka perlu diberikan tambahan penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan ;
Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Bupati Nomor : Kpts.369/VII/2014 Tahun 2014
Terdiri dari 4 (empat) Bab dan 7 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pengelolaan dan Pelaksanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan
dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Teluk Kuantan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2017 Nomor 29), Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya
Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2017 Nomor 75), Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan
Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan
dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan
Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020
Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Lampiran: 2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas dan Labkesda pada Dinas Kesehatan, demi untuk kelancaran pelaksanaan penerapannya diperlukan Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l9; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan pola pengelolaan BLUD di UPTD Puskesmas dan Labkesda, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadikan UPTD Puskesmas dan Labkesda lebih mandiri, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar menjadi lebih akuntabel dan efisien
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang dialokasikan dengan
memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib
terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal; bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga
satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, analisis standar belanja sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Standar Belanja
Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penerapan Analisis Standar Belanja
Bab III Harga Satuan Pokok Kegiatan
Bab IV Pengendalian dan EValuasi
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2022
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN POS KESEHATAN PESANTREN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi
masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan, dilakukan
berbagai upaya termasuk meningkatkan peranan pondok
pesantren dalam menggerakkan masyarakat untuk
menumbuhkembangkan upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat;
b. bahwa pondok pesantren yang merupakan wadah
lembaga pendidikan agama Islam berbasis masyarakat
dan sangat potensial untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia memerlukan dukungan program
kesehatan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan
pesantren, perlu disusun Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos
Kesehatan Pesantren;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan
Pos Kesehatan Pesantren
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang adil, bermanfaat untuk pembangunan perlu dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab;b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 204 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahunn 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 218 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2022
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Standar/Pedoman - Dana Desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANMN
PROGRAM DANA DUSUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan
potensi Desa dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Daerah,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun;
b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50
Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Dana Dusun belum
memuat pengaturan mengenai tata cara
Penyaluran dan Pencairan program dana
dusun sehingga perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun
2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun.
Mengatur perubahan antara lain:
1. Menambahkan pasal 1 ayat 18 tentang Tim Pengendali Program Dana Dusun;
2. Penyaluran dan Pencairan Program Dana Dusun (7 pasal)
3. Menghapus ketentuan pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih berwibawa dan berorientasi pada pelayanan publik, perlu dilakukan manajemen kinerja yang baik terhadap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
b. bahwa untuk terlaksananya manaJemen kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu disusun pedoman manajemen kinerja untuk menjadi dasar dalam manajemen kinerja pegawai;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 38 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Tujuan, BAB III tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur, BAB IV tentang Pelaksanaan,Pemantauan Kinerja dan Pembinaan Kinerja, BAB V tentang Pengukuran Kinerja, BAB VI tentang Penilaian Kinerja, BAB VII tentang Perawatan dan Pengembangan Kinerja,BAB VII tentang Tambahan Penghasilan., BAB IX tentang Penerapan Manajemen Kinerja, BAB X tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja, BAB XI tentang Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak,BAB XII tentang Ketentuan Lain-Lain,serta BAB XIII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2022
Perbup Bandung Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
prosedur - mutasi - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pindah Datang PNS di Lingkungan Pemkab Bandung Barat telah ditetapkan dengan Perbup Bandung Barat No. 3 Tahun 2017 namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan kebijakan dan perpu, sehingga ketentuan tersebut perlu diganti maka perlu menetapkan Perbup tentang Prosedur Mutasi PNS di Lingkungan Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 17 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019; Permendagri No. 58 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah Atau Antar Perangkat Daerah, Mutasi PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Daerah, Mutasi PNS Daerah Kabupaten Ke Instansi Lain, Pegawai Dipekerjakan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
12 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
