Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses
pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya
Cerdas khususnya Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, maka
diperlukan biaya penunjang penyelenggaraan pendidikan
untuk memberi peluang pendidikan yang lebih merata pada
usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh wilayah
Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan telah
mengalokasikan Biaya Penunjang Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun
2011
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KOORDINATOR BP3;
BAB III
PENGGUNAAN DANA BP3 PAUD SWASTA;
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB V
PENDANAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 22 Tahun 2016
PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LEBONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Menimbang ;
a. Bahwa UPTD SKB dalam pelaksanaannya, terutama penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04 tanggal 18 Februari 2016 SKB selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakredikasi oleh badan akredikasi Nasional Pendidikan Nasional Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak dapat menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikan kompetensi;
1. UU No. 39 Tahun 2003
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 33 Tahun 2004
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 47 Tahun 2008
6. PP No. 48 Tahun 2008
7. PP No. 17 Tahun 2010
8. PP No. 13 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016
Pasal 2
1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Lebong
2. Satuan Pendidikan Nonformal dibentuk berdasarkan potensi, Karakteristik dan beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2001.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016
pedoman - penerimaan - peserta - didik - baru - tahun - pelajaran - 2016 - 2017 - di - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2016/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 128 ayat (5) Perda Kab. Bandugn No. 26 Tahun 2009.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana tela diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Peraturan Bersama anatar Menteri Pendidikan Nasional RI dan Menteri Agama No. 04/V/PB/2011; Permen Pendidikan Nasional RI No. 44 Tahun 2012; Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 80 Tahun 2013; Permen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 57 Tahun 2015; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah ebberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bandung No. 23 Tahun 2012; Perda Kab. Bandugn No. 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2004; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 35 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 Di Kabupaten Bandung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
a. bahwa Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2016;
b. bahwa untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa kriteria yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2016/2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
DaerahKabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor
38).
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 21)
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) huruf b diubah;
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a dan b diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/NO. , LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/Mahasiswi Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang Masuk Perguruan TInggi Negeri Maupun Swasta
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan untuk memacu semangat belajar para siswa/siswi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan bantuan beasiswa bagi lulusan SMA/MA/SMK dari kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diterima di Perguruan Tinggi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tetang Maksud, Tujuan dan Asas pemberian beasiswa, Kriteria Pemerimaan Bantuan Beasiswa; Hak dan Kewajiban Mahasiswa/mahasiswi penerima bantuan beasiswa; besaran bantuan beasiswa; prosedur penyaluran bantuan beasiswa, sumber dana dan ketentuan berhentinya bantuan beasiswa, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa No. 22 Tahun 2016
Pendidikan - PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN SUMBAWA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Bagian Hukum Kab. Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN SUMBAWA
ABSTRAK:
a. Dalam rangka pemerataan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dan tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan lanjut jenjang perguruan tinggi Program Diploma, Program Strata Satu (S1) dan Program Strata Dua (S2);
b. Guna memberikan arab dan sasaran yang tepat dalam pemberian beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian beasiswa;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Assi Kabupaten Sumbawa.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 20 Tahun 2003;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 19 Tahun 2005;
PP No. 58 Tahun 2005;
PP No. 38 Tahun 2007;
Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 32 Tahun 2011;
PERDA Kabupaten Sumbawa No. 18 Tahun 2007;
PERDA Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2013;
PERBUP Sumbawa No. 55 Tahun 2014.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Asas; Pemberian Beasiswa; Penetapan Penerima dan Besaran Beasiswa; Mekanisme Penyaluran Beasiswa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beiman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berkualitas, dan berdaya saing sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional, meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat Balangan sehingga mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan bantuan dana rutin berupa Biaya Operasional Pendidikan.
Dasar Hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 47 Tahun 2008; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013; Perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah, pembahasan meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; dan Petunjuk Teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah perlu dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
DaerahKabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pondok Pesantren Pemangku Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor
38).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Batas Jumlah Peserta Didik Baru;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
5. Waktu;
6. Penerimaan Peserta Didik TK/RA;
7. Penerimaan Peserta Didik SD;
8. Penerimaan Peserta Didik SMP;
9. Penerimaan Peserta Didik SMA;
10. Penerimaan Peserta Didik SMK;
11. Mutasi Peserta Didik;
12. Pendanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru;
13. Monitoring dan Evaluasi;
14. Ketentuan Lain-lain;
15. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
