PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 21 Tahun 2007
Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Bosnia And Herzegovina

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1987
Pengesahan Protocol Relating To An Amandement To The Convention On International Civil Aviation (Article 83 bis)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2022
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1988
Pengesahan An Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philipines, The Republic Of Singapore, Anda The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investment

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1975
Mengesahkan Loan Agreement Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Iran

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan