Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.744 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2007

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP 65 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 65 Tahun 2015

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 - 2025

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, LD.2015/65

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025

ABSTRAK:

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; -Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; -Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; -Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; -Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012.
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
48 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 65 Tahun 2014

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Kabupaten Sumedang

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERBUP Nomor 65 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP 65 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 65 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2020

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
Salinan PP Nomor 65 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Penambahan - Penyertaan - Modal Negara - Modal - Perusahaan Umum - Perum - Lembaga - Penyelenggara - Pelayanan - Navigasi - Penerbangan Indonesia

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 65, LN.2020/No.251, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

ABSTRAK:

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN TA 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, dan 2010.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2019; UU Nomor 2 Tahun 2020; PP Nomor 44 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016; dan PP Nomor 77 Tahun 2012.
PP ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang didirikan berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Nilai penyertaan modal tersebut sebesar Rp904.692.510.333,20 (sembilan ratus empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh sen) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari APBN TA 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, dan 2010.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 65 TH 1992.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 65 Tahun 2009

Mekanisme Pengaduan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Di Kota Banjar

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download :
2009pw3228065.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 65 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 65 TH 2020.PDF

Abstrak

pendelegasian-wewenang-perizinan-nonperizinan-penanamanmodal

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2020/No.65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen yaitu tentang ketentuan umum dan Pendelegasian wewenang perizinan melalui OSS

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
17 hlm

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.65 TH 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2009.