Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Permendagri RI No. 86 Tahun 2017 17 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres RI No. 59 Tahun 2017; Perpres RI No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perkemdagri No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2021; . Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Permen PPN/Kepala Sadan PPN RI No. 4 Tahun 2022; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No. 6 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. Indramayu No. 5 Tahun 2006; Perda Kab. Indramayu No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Indramayu No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. Indramayu No. 9 Tahun 2021; Perbup Indramayu No. 85 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Renja Perangkat Daerah, Sistematika Isi Dan Uraian Renja Perangkat Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1.A.4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.A.4, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMHAERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1.A.4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 ten tang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 13. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2020.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2022.
07 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGHASILAN, UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN RT/RW/KETUA DUSUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, dan perangkat desa serta tunjangan BPD dan Insentif RT /RW serta diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2019.
PENGHASILAN, UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN RT/RW/KETUA DUSUN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
10 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR...
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 9 dan huruf f angka 19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021; 9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021.
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
52 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR...
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2016 ten tang Tata Cara Nomor serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan perlu di ganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang -undang Nomor 13 Tahun 2022; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 16. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 17. Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2021; 18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021.
TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20.A, BERITA DAERAH KABUPATEJN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR...
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan clan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang - undang Nomor 1 tahun 2003; 4. Undang -undang Nomor 13 tahun 2022; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; 6. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2022; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Pera.tuxari Menteri Da.larn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2021; 13. Peratu.ran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22 Tahun 2021; 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
78 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR ...
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
14 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 22.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 22.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa; b. bahwa data profil desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Kabupaten Halmahera Selatan.
1. Undang-Undang 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
40 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23.A, BERITA DAERAH HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur. dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga,rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (l) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar l larga Saluan Regional; c. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah; d. bahwa selain standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah; e. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur standar satuan harga agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pernerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan standar satuan harga dan standar biaya umum Mengingat; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 9. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 70 Tahun 2019.
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
08 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 24.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 24.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penysunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kata, kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan peraturan bupati;
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 4. Pemerintah Nomor 12 tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2022.
03 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
