Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19.A Tahun 2022

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19.A Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor

19.A

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Labuha

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR...

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB NOMOR 19.A TAHUN 2022_0001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata cara penganggaran
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR...
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.
ABSTRAK:	a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Halmahera Selatan Tahun 2016 ten tang Tata Cara Nomor serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah,Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan perlu di ganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang -undang Nomor 13 Tahun 2022; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 16. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 17. Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2021; 18. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2021. TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 16 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521