PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2008

Menemukan 4.249 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.V Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2008
Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.N Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.03/2008
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.M Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.06/2008
Penilaian Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.08/2008
Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan :
  1. PMK No. 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.Z Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kecamatan Kabupaten Purworejo

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.W Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo

Partai Politik dan Pemilu Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan