Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Upacara Bendera Merah Putih di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan
upacara bendera merah putih di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Upacara Bendera Merah Putih di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sleman
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18
Tahun 2020.
Materi Pokok: Penyelenggaraan Upacara Bendera, Tata Upacara Bendera.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
Jumlah halaman: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 30.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana
bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib
dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan
dana bergulir masyarakat eks program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi
Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan tata
kelola untuk menjamin kepastian hukum, dan
perlindungan hukum atas aset milik bersama
masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan
kemiskinan;
bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah
Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan
kegiatan dana bergulir perlu dilakukan perlindungan
dan pelestarian hasil kegiatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018; 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30
Tahun 2021; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2
Tahun 2020
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama ; Tata Kelola BUM Kalurahan Bersama; Hubungan, Tata Kerja dan Kerjasama; AD ART BUM Kalurahan Bersama; Pembinaan, Pengendalian Dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 42.1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Halaman: 28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 24.a Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana
Gampong Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2021; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2011 sebagaimaba telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 3 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 2 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 8 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 10 Tahun 2021.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang 2 Pasal Perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
Peraturan Yang DIubah:
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 67 Tahun 2021
Peraturan Yang Akan Diatur:
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 24.a Tahun 2022
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 6.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.1, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 6.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Bupati/ Wali Kota mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/ Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan PerizinanBerusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 3.1 Tahun 2022.
Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019
21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 16.2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.2, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 16.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, agar adanya keserasian dan keterkaitan antara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, prestasi kerja, sehingga terencana, terarah, dan berkesinambungan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011
Ruang lingkup Pola Karier meliputi :
(1) Jenis Jabatan
(2) Profil PNS
(3) Standar Kompetensi ASN; dan
(4) Jalur Karier
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
27 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 16.4 Tahun 2022
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.4, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN NOMOR 16.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan; bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah:
a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural dengan kompetensi Pejabat Struktural atau calon pengemban Jabatan Struktural sehingga tercipta Pejabat Struktural yang profesional; dan
d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 64.A Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64.A, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 441 A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk kepentingan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168):
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);
Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Nomor 30 Tahun 2013);
Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Nomor 344 Tahun 2021);
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
134 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 28a Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 8 Tahun 2008; Permendagri Nomor 81 Tahun 2022; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh timur Nomor 5 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur 1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal terdiri BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tahapan Penyusunan, BAB III Pembinaan, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
5 Hlm , Lampiran : - Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 8A Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. dalam rangka memberikan kepastian dalam
pemanfaatan penerimaan pendapatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati
Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tarif
layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola
Pengelolaaa Badal Layanan Umum Daerah perlu
diubah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati lombok
Utara Nomor 29 Tahun 2027 tentang Tarif L^ayanan
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
3. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4
Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A, berbunyi
sebagai berikut:
(1) Pendapatan yang diterima oleh UPTD BLUD Puskesmas dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap UPTD BLUD Puskesmas
ditetapkan sekurang-kurangnya 4U/" (empat puluh persen) dari
penerimaan pendapatan.
(3) Alokasi untuk pembay€rran dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b ditetapkan
sebesar selisih dari besar pendapatan dikurangi dengan besar alokasi
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
PERATURAN
BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 8.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
10 Tahun 2019; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2019.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
