Keputusan Presiden (Keppres) tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional Dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 1999.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 65 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Pada Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut ketentuan-ketentuan pada Bab VII, Pasal 30 sampai dengan Pasal 45 yang mengatur Badan Pengelola pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial.
UU No 28 Th 1999, UU No 20 Th 2003, UU No 17 Th 2003, UU No 15 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 43 Th 2007, UU No 14 Th 2008, UU No 33 Th 2007, UU No 2005 Th 2009, Permendagri No 80 Th 2015, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 15/PERMEN/M/2007; PERDA Kota Bogor No 15 Tahun 2006; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Pengelolaan Rumah Susun; 4. Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Pendaftaran; 5. Pembinaan dan Pengendalian; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
15 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
pendidikan, masyarakat dapat berperan serta dalam
penyelenggaraErn dan pengendalian mutu pelayanan
pendidikan melalui Dewan Pendidikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal L94 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraa.n Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
dilakukan pemilihan Dewan Pendidikan Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat tentang Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017
Terdiri dari 9 bab dan 18 pasal
KETENTUAN UMUM , KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN , PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PENDIDIKAN , TATA LAKSANA , PENGAWASAN,PELAPORAN, LARANGAN , PENDANAAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 66 Tahun 2014
pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pusat layanan autis provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2014/NO.66
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 23 Tahun 2002.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, organisasi, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 66 Tahun 2013
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2013/No.66 Seri D Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Tat Twam Asi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Asuhan Tat Twam Asi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab III Organisasi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Kepegawaian
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Jembrana
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2016.
1.KETENTUAN UMUM; 2.PEMBENTUKAN; 3.TUGAS DAN FUNGSI;4.SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON; 5.KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAA; 6.RINCIAN TUGAS; 7.TATA KERJA; 8.KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 66, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 1 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penambahan Keanggotaan Team Kerdja Reschedulling Hutang-Hutang Luar Negeri dan Kredit Luar Negeri
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 1969.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
