Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

Menemukan 5.445 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2010

Sekretariat Layanan Pengadaan (SLP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Cirebon

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
BD. PER.WK NO. 40 TH. 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Mengubah :

PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Download :
PP 40 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2010

Pembentukan Desa Bubode Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan desa bubode kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 40, LD.2010/No.40

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Bubode Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa bubode kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 40 Tahun 2010

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERBUP_40_2010.pdf

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 40/2010

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 33 Tahun 2004; 9. UU Nomor 43 Tahun 2007; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 100 Tahun 2000; 12. PP Nomor 9 Tahun 2003; 13. PP Nomor 58 Tahun 2005; 14. PP Nomor 79 Tahun 2005; 15. PP Nomor 38 Tahun 2007; 16. PP Nomor 41 Tahun 2007; 17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 21. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 23. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008.
Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2010.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2010

Pembentukan Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Abstrak

pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa motihelumo kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 40 Tahun 2010

Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang

Abstrak

DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2010/No.554

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya Perubahan dan Pembentukan kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang maka perlu menetapkan kembali Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2005 diubah.
5 hal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2010

Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Perkeretaapian

Download :
km._no._40_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 40 Tahun 2010

Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

Standar/Pedoman

Download :
Pergub Sultra No.40 Tahun 2010.pdf

Abstrak

standarisasi

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2010 / NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD APBD Tahun Anggaran 2011 ) dan petaksanaan pemerintah provinsi Tenggara maka diperlukan standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan untuk dijadikan pedoman ; b, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi sulawesi renggara Nomor I Tahun 201.1 tentang Pengelolaan Barang Miiir Daerah sulawesi renggara menyebutkan bahwa standar sarana dan prasaftna kerja Pemerintah Daerah dan standarisasi Harga di tetapkan dengan Peraturan Gubernur; c, bahwa berdasarkan peftimbangan a dan huruf b maka perlu sulawesi provinsi sebagaimana dimaksud huruf mene[apkan peraturan sulawesi renggara tentang standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah provinsi Anggaran 2011.
1. Undang Gubernur sulawesi renggara Tahun - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah pengganu Tahun 1964 tentang undang penetapan - Undang womor 2 pembentukan Daeiah ringkai I sulawesi Tengah dan Daerah ringkat I sulawesi renggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 prp.- tentang Pembentukan Daerah ringkat I sulawesi utara Tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomw- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26g7); 2. undang-gldeng Nomor L7 Tahun 2003 tentang reuangih Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia iahun zoog Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 3, Undang - Undang Nomor 1 Tahun ZO04 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Idonesii Tahun 2a04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 4. undang - ); undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran tahun tt60 - Tenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun za04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor 32 rahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5. Undang -2- - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah l'lomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah lGbupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelalaanaan Pengadaan Barangfiasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AA7:. 11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah 12, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 13. Peraturan Daerah Provinsl Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasf dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; t4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerJa InspeKorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SulawesiTenggara Tahun Anggaran 2010 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Barang Dan Harcia Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggam Tahun Anggaran 2011.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2010

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Peralatan Dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum Binamarga

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Cianjur No. 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Download :
PB-40-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 40 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2010

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
SALINAN PERWAL NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERWAL THR.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.