Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

Menemukan 822 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA BJB NO. 21 TAHUN 2000.pdf

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2000/NO.30

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah untuk mengatur administrasi serta prosedur pelaksanaannya; Bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan merupakan salah satu potensi Pendapatan Daerah, maka maka perlu ditetapkan dasar Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk pelaksanaannya Bahwa penyelenggaraan dimaksud pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4A tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-25A Tahun 1995; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996.
Peraturan ini Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Peduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Nomor Induk Kependudukan (NIK); Pendaftaran Pendudukan; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk; Pengolahan Data dan Pelaporan; Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2000

RETRIBUSI DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) TANDA DAFTAR GUDNG (TDG) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Download :
Perda No 21 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 2000

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 Tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum

Download :
Keputusan_Presiden_no_21 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2000

Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No. 21.2000_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konversi Energi Abadi (PT Koneba)

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.21 TH 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2000

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Ketenagakerjaan

Download :
UU Nomor 21 Tahun 2000.pdf

Abstrak

serikat-pekerja-buruh

2000

Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 2001/ No. 131, TLN NO. 3989, LL SETNEG : 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

ABSTRAK:

bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab; bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1050); Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaUndang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN 3. PEMBENTUKAN 4. KEANGGOTAAN 5. PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN 6. HAK DAN KEWAJIBAN 7. PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI 8. KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN 9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 10. PEMBUBARAN 11. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 12. SANKSI 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. KETENTUAN PERALIHAN 15. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2000.
-
Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.
25

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
perda_no_21_th_2000.pdf

Abstrak

DINAS DAERAH - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2000/No.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud Pasal 62 dan 68 Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut padahuruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, tata kerja, jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2000.
39 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_21_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2000

Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar nagori/ kelurahan di kabupaten simalungun

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perda_SIMALUNGUN_21_2000.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2000

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Bandung

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA Kab. Bandung No.21 Tahun 2000.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2000

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2000.