Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN HONORARIUM
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan
penghargaan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan,
serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan dalam
penanganan pasien Corona Virus Disease 2019, dipandang
perlu memberikan insentif dan honorarium bagi tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam penanganan
Corona Virns Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten
Bondowoso Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian Insentif dan Honorarium bagi Tenaga
Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dalam penanganan
Corona Virns Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso Tahun
2020.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
Insentif diberikan kepada:
a. Tenaga Kesehatan PNS pada RSU, Dinas, dan Puskesmas;
b. Tenaga Kesehatan Non PNS pada RSU, Dinas, dan Puskesmas; dan
c. Tenaga Kesehatan Relawan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Direktur RSU.
Honorarium diberikan kepada:
a. Tenaga Kesehatan PNS pada RSU dan Dinas;
b. Tenaga Kesehatan Non PNS pada RSU dan Dinas;
c. Tenaga Non Kesehatan PNS pada RSU dan Dinas; dan
d. Tenaga Non Kesehatan Non PNS pada RSU dan Dinas.
dengan kriteria sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 68 Tahun 2020
KLASIFIKASI, BAGAN STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARGA MAKMUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Klasifikasi, Bagan Struktur,
Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, Tata Kerja Serta
Uraian Togas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Arga Makmur
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG KLASIFIKASI, BAGAN
STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, TATA KERJA SERTA URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ARGA MAKMUR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 68 Tahun 2020
kesehatan - covid-19 - PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2020/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah bertambahnya kasus dan mencegah meningkatnya angka kematian akibat penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak, telah dilakukan upaya kebijakan yang tegas dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Demak; bahwa dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Demak semakin hari semakin meningkat dan meluas, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, diperlukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, peningkatan penanganan kesehatan, sosialisasi dan partisipasi, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah. Sesuai Diktum KEDUA angka 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Para Bupati/Walikota melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pendelegasian Kewenangan, Forum Komunikasi Germas, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD MITRA Nomor 717 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
INPRES NOMOR 6 TAHUN 2020
UU NOMOR 4 TAHUN 1984; UU NOMOR 9 TAHUN 2007; UU NOMOR 24 TAHUN 2007; UU NOMOR 36 TAHUN 2009; UU NOMOR 15 TAHUN 2019; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; UU NOMOR 6 TAHUN 2018; PERPRES NOMOR 82 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018; PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III PELAKSANAAN; BAB IV MONITORING DAN EVALUASI; BAB V SANKSI; BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
VIII Bab, 12 Pasal (9 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 68 Tahun 2020
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 868
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. pelaksanaan:
b. monitoring dan Evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan Partisipasi; dan
e. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum: UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 40 Tahun 1991; PP Nomor 21 Tahun 2020; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019 yang memuat Ketentuan Umum; Penerapan Protokol Kesehatan; Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan; Monitoring dan Evaluasi; Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Balangan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta bertambahnya paket manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab Temanggung, maka Perbup Temanggung No 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2009; Perda Kab temanggung No 23 Tahun 2020; Permenkes No 52 Tahun 2016; Permenkeu No 78 Tahun 2020; Perbup Temanggung No 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, persyaratan penerima bantuan, besaran bantuan, paket manfaat pelayanan kesehatan, pelayanan yang dibatasi bagi penerima penanggulangan krisis kesehatan, pelayanan yang tidak dijamin, tata laksana kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2020
covid-19 - penerapan disiplin - penegakan hukum - protokol kesehatan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2020/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Pengecekan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus DIsease 2019 di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kendal sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, protokol kesehatan, kewajiban mematuhi protokol kesehatan, sanksi administratif, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
