Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Karangasem.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Undang-Undang 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016
Pasal 1 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015
Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 27 TAHUN 2007; UU NO. 43 TAHUN 2008; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 12 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENJELASKAN PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
Merubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna.
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaDesa
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 22 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, instrumen evaluasi, tim EPDESKEL, pelaksanaan evaluasi, perlombaan desa dan keluragan, pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
Terdiri dari 38 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2017
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No 11 seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37
Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kantor
Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan substansi:
(a) Kedudukan dan daftar UPT;
(b) Sususnan Organisasi UPT;
(c) Tugas pokok dan fungsi
(d) Tata kerja;
(e) Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan;
(f) Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/D),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dinyatakan bahwa organisasi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006
Materi pokok: Pengertian Ketahanan Pangan, Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
Jumlah Halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
berdasarkan peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2006 Pasal 10, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari
ketahanan pangan nasional, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna; Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan pangan Kabupaten Natuna tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
perlu dilakukan penyesuaian
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 18 TAHUN 2012; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2015; PERPRES NO. 83 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di daerah, sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah daerah membentuk DKP. Peraturan ini secara lengkap menjelaskan pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi DKP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
PERBUP No.15 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Mahakan Ulu, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali pembentukan, susunan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Mahakam Ulu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk PERBUP tentang pembentukan, susunan dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
UU No.20 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2005; UU No.2 Tahun 2013; PP No.38 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2016; PERBUP Mahakam Ulu No.14 Tahun 2013; PERBUP Mahakam Ulu No.33 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
Peraturan yang dicabut : Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mahakam Ulu.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
