Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2 UU No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional juncto pasal 264 ayat 2 UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 tahun 2005, UU no.23 Tahun 2014, Permendagri no.80 tahun 2015, Permendagri No.86 tahun 2017, Permendagri no.31 Tahun 2019, Perda No.5 Tahun 2013, Perda Provinsi Kalimantan Barat no.5 tahun 2013, Perda No.2 Tahun 2019, Perda no.5 Tahun 2008, Perda no.16 Tahun 2012, Perda no.8 Tahun 2016
Dalam Peraturan bupati ini diatur tentang ketentuan umum; RKPD; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Program Beasiswa Stimulan
ABSTRAK:
Pengaturan tentang Program Beasiswa Stimulan telah diatur dengan Pergub Kalimantan Timur No.15 Tahun 2020, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2010; Perda Prov. Kalimantan Timur No.16 Tahun 2016.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Pergub No.7 Tahun 2021 tentang Program Beasiswa Stimulan, dengan perubahan pada Pasal 6 ayat (7) sehingga berbunyi:
(7) BP-BKT dalam melaksanakan kegiatannya diberikan uang kehormatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Pergub No.7 Tahun 2021 tentang Program Beasiswa Stimulan diubah
3 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2011/NO.5 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
ABSTRAK:
Sebagai penjabaran dari RPKD Prov. Sumsel Tahun 2008-2013, maka Pemprov Sumsel menyusul RKPD Tahun 2012 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah yang mengacu kepada RKP Tahun 2012. Sesuai Pasal 129 ayat (1) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 82 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKPD Provinsi ditetapkan dengan Pergub. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2009; Perda No. 13 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2011.
4 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Kewajiban Pemerintah Daerah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahun kedepan disusun dalam suatu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya; berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Gubernur setelah RPJMD ditetapkan; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun
2017
DIatur mengenai Renstra yang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 448
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Ternate Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibutuhkan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersinergi dan terintegrasi
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
mengatur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2021.
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana lnduk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsr Jawa Barat Tahur. 2019-2023.
Undang-Undang Nomor 1l Tahun l950, Undang-Undang Nomor 11 1'ahun 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 61 Tahun 2010, . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/ 11/2007, Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Sistematika Dan Uraian Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,Pemantauan Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan E-Planning Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparansi, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi; bahwa e-planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan E-Planning Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Pengelolaan Aplikasi E-Learning; IV. Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan; V. Penanggungajawab dan Pemegang Sektor; VI. Pendampingan dan Seleksi; VII. Pengendalian dan Evaluasi; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Perwali No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 698
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 89, dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 79
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. Perpres No. 107 Tahun 2017
8. Permendagri No. 114 Tahun 2014
9. Permendagri No. 20 Tahun 2018
10. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Perbup Kaur No. 27 Tahun 2018
37
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
