Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
ABSTRAK:
Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan di Bandar Udara Kertajati Jawa Barat yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2017.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 44 Tahun 2005; dan PP Nomor 27 Tahun 2014.
PP ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Nilai penambahan penyertaan modal negara tersebut sebesar Rp798.818.549.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Lampiran file: 6 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 57 Tahun 2015
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 32 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 37, Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 44 Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2015; Perpres No. 39 Tahun 2014; Permendagri No. 64 Tahun 2012; PerkaBKPM No. 8 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan pananaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan insentif dan kemudahan, tim verifikasi, kriteria, dan penilaian, bidang usaha dan lokasi tertentu yang memperoleh insentif dan kemudahan, skala prioritas, jangka waktu dan besaran insentif dan/atau kemudahan, tata cara pelaporan dan evaluasi, sanksi administratif, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
12 hlm, Lampiran : 15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2), pasal 51, pasal 52 ayat (4), pasal 53 ayat (3), dan pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sistematika;Ketentuan Umum;Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha;Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal;Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal;Sanksi;Ketentuan Peralihan;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2015/No. 542
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemda Kepada PDAM Tirta Boalemo TA 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, menciptakan lapangan usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pengelolaan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum yang efektif, efisien, dan profesional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perda Kab. Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Boalemo No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Boalemo No. 7 Tahun 2014; Perda Kab. Boalemo No. 5 Tahun 2015; Perbup Kab. Boalemo No. 40 Tahun 2014; Perbup Kab. Boalemo No. 39 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Boalemo Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan penyertaan modal, nilai penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, hasil usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebong, terwujudnya masyarakat Lebong yang Bahagia dan Sejahtera untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan serta meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Strategi Promosi Penanaman Modal;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);
l l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan P.enanaman Modal di Kabupaten Lebong;
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2000.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1990.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintaha yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean Government), berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya Kode Etik; bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas kepemerintahan yang baik; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kode etik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan diperlukan regulasi sebagai payung hukum dalam mewujudkan pelayanan yang mencermiLingkungan nkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean goverment), berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010; Perbup Grobogan No 38 Tahun 2015; Perbup Grobogan No 64 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewajiban pegawai untuk mematuhi kode etik pelayanan dan mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran kode etik pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 58 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013-2O25
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2Ol2-2O25 di
Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Brebes Tahun
20t3-2025
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati inii adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Talr,bahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2O08;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RUPM
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor
096 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Brebes Tahun 2Ol3-2O25 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor
63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
