Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah di Kabupaten Bengkayagn, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berintegritas, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi dengan pembinaan dan pengembangan karier yang kompetitif, akuntabel dan transparan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N omor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Prinsip, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pola Karier; Penyusunan dan Penetapan Pola Karier; Penilaian Kinerja PNS; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
18 halaman peraturan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (6) PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020, perlu disusun pola karier PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 Permen PANRB No.22 Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019; Permen PANRB No.38 Tahun 2017; Permen PANRB No.40 Tahun 2018; Permen PANRB No.3 Tahun 2020; Permen PANRB No.22 Tahun 2021; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pola karier, penyusunan dan penetapan pola karier, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
37 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
serta untuk menjamin objektifitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara maka perlu diatur
mekanisme pengadaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ten tang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Norrie»
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom01
4339):
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi:
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 ,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi..
Nomor 5494);
4. : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
! Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah
diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negen
Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentaru,
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom01
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:
6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republil.
Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentan.;
Pengadaan. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202:
Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
j Tahun 2021 Nomor 656);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1377);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawa;
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 201 ~;
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1332);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun
2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan
Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negan 1
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 201£1
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeral
Kabupaten Bombana; 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2022 tentanu
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana:
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAIASN
BAB III
PEMBIAYAAN
BAB IV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2022/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyerderhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas Utara dan bahwa penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah
mendapatkan persetujuan Menteri dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/6559/0TDA serta surat Gubemur Sumatera Selatan Nomor 061/0528/VII/2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas Utara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKADadalah Harlan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
28 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif
Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyebutkan
bahwa Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah
pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang. meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup; persiapan; pengumuman loeonga jabatan; seleksi administrasi; seleksi kompetensi; wawancara akhir; penelusuran rekam jejak calon; kriteria dan metode penilaian; hasil seleksi; tes kesehatan dan psikologi; masa jabatan; monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 81 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 83 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 85 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 93 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nilai dan Kelas Jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta Jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam Jabatan, analisis Jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja. Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Groboogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2019 dicabut.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Pegawai
Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Pengadaan; Persyaratan dan Seleksi; Pengangkatan; Penempatan; Batas Usia; Masa Kerja; Hak dan Kewajiban; Pemberhentian; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
15 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan penambahan Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Fungsional Teknis Tahun 2022; c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU Nomor 12 Tahun 1950; 3. UU Nomor 12 Tahun 2011; 4. UU Nomor 5 Tahun 2014; 5. UU Nomor 23 Tahun 2014; 6. PP Nomor 30 Tahun 2014; 7. PP Nomor 18 Tahun 2016; 8. PP Nomor 11 Tahun 2017; 9. PP Nomor 49 Tahun 2018; 10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Permen PANRB Nomor 27 Tahun 2021; 12. Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman seleksi pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kompetitif; b. adil; c. objektif; d. transparan; e. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan f. tidak dipungut biaya.
Seleksi Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Terbuka dan Kompetitif
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai visi dan misi Indonesia maju,
mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada
masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan
mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, perlu
didukung dengan pemenuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam proses
pemenuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu mengatur tata
cara pemenuhan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Secara Terbuka dan Kompetitif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Secara Terbuka dan Kompetitif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN
Bab III Tahap Pengadaan
Bab IV Panselda
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi CASN
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa Tata Cara pengisian pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2018.
Materi Pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara pengisian pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara pengisian pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut : Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara pengisian pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara pengisian pimpinan jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah halaman : 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
