Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Sarjana bagi Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan yang bermutu dan berkeadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya
Manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing
sebagaimana tujuan dari pendidikan Nasional perlu
sebuah upaya untuk meningkatkan kualifikasi
pendidikan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya standar
pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini, maka
perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi
pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa
Pendidikan Sarjana Bagi Pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini Melalui Program Rekognisi Pembelajaran
Lampau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Beasiswa, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan dan Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2024
Perusahaan umum - air minum - tirta kandilo - rencana - bisnis - kerja - anggaran - laba - penggunaan - kerja sama - pinjaman - pelaporan - evaluasi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2024/12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pinjaman, Pelaporan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah yang dikelola secara profesional dan terencana. Diperlukan adanya kerja sama strategis dalam rangka pelaksanaan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pinjaman, Pelaporan, dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda Kab, Paser No. 7 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Rencana Bisnis; 3. Rencana Kerja dan Anggaran; 4. Penggunaan Laba; 5. Kerja Sama; 6. Pinjaman; 7. Pelaporan; 8. Monitoring dan Evaluasi; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 1 Tahun 2024; dan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2024
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Dalam rangka agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan dapat beijalan dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Pedoman berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 47 Tahn 2012; PERMENSOS NO 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyeragaman Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah antara lain dengan terwujudnya pengelolaan
keuangan daerah yang taat azas,efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, penyeragaman kelengkapan dokumen Surat Pertanggungjawaban diperlukan sebagai standar atau pedoman pelaksanaan dan dasar pengendalian/evaluasi terhadap penyampaian Surat Pertanggungjawaban perangkat daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyeragaman Kelengkapan Dokumen Surat
Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Daerah Maluku Barat Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyeragaman Kelengkapan Dokumen Surat Pertanggungjawaban di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD Tahun 2024 No. 188
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Kabupaten Murung Raya;
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Kepada Penduduk Kabupaten Murung Raya yang Tertimpa Bencana Alam
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2024
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal
28 ayat (3) huruf c, Pasal 58 ayat (5), Pasal 93, Pasal 105 ayat
(5), Pasal 108 ayat (5), Pasal 119, Pasal 122 ayat (7), Pasal 125
ayat (6), Pasal 137 ayat (4), Pasal 138 ayat (11), Pasal 139 ayat
(7), dan Pasal 140 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2023 ;
Materi pokok: Ketentuan Umum, Masa Pajak Dan tahun Pajak, Pendaftaran Dan Pendataan Pajak, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pengecualian Obyek Pajak Reklame, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri B);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 11);
c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 67);
d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 90);
e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 31);
f. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 100); dan
g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2022 Nomor 37);
Jumlah Halaman: 90 HLM, Lampiran: 37 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan adanya perubahan asumsi-asumsi makro Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang antara lain adanya SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan kembali untuk pembangunan daerah, adanya DAU tertentu, dana perimbangan (dana alokasi khusus) yang belum tertampung dalam APBD murni, adanya hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan adanya penajaman prioritas daerah dengan tetap memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026;bahwa Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2023;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022;Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
