Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa kebutuhan tenaga dokter umum di Kabupaten Hulu
Sungai Utara sudah tidak menjadi kebutuhan prioritas,
sehingga dirasa tidak diperlukan adanya pemberian
beasiswa lagi kepada Mahasiswa Kedokteran Umum;
bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan keuangan
daerah, maka perlu membatasi pemberian beasiswa
kepada mahasiswa kedokteran yang berasal dari
Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perlu melakukan
perubahan dan memperbaharui Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian
Beasiswa bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran
Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta MahasiswaMahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang
bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemberian
Beasiswa bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran
Gigi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berisi Pasal 1 sampai dengan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Reguler Ke Pembina Golongan Ruang IV/a Ke Atas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, izin belajar dan surat keterangan belajar, penggunaaan gelar akademik, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2013.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2009 dicabut
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2019
tata cara pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No. 403
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional sebagai tugas kepala sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, diperlukan kepala sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik saya serta untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai tata cara pengangkatan ,pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan dinas pendidikan di daerah,perlu diatur dalam peraturan bupati.
Dasar peraturan ini diatur tentang UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuabah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.6 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan,Pemindahan,dan Pemberhentian Kepala sekolah di lngkungan dinas pendidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang Persyaratan bakal kepala sekolah,penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat,pengangkatan kepala sekolah,penugasan kepala sekolah,pembinaan karir kepala sekolah,pemindahan kepala sekolah,pemberhentian kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Menteri Agama NO. 31, BN.2015/NO.840, Peraturan.go.id: 6 hlm.
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sutan Maulana Hasanuddin Banten
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2018
PENDIDIKAN GRATIS PADA SMa, KEJURUAN DAN sEKOLAH KHUSUS NEGERI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2018/No. 3
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejujuran Negeri Dan Sekolah Khusus Negeri
ABSTRAK:
Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.
UU No 17 Th 2003; UU No 20 Th 2003; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 75 Th 2016; Perda Prov. Banten No 7 Th 2012; Pergub Banten No 30 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan Penerima Pendidikan Gratis; 4. Larangan;
5. Sanksi; 6. Monitoring dan Evaluasi; 7. Peran serta Masyarakat; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa sesuai pasal 28 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan, bahwa bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang di selnggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komperhensif yang menyentuh unsur demokratis , berkeadilan, sistemik, pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.19 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.17 Tahun 2010, Permendikbud No.20 Tahun 2010, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.1 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pendirian Sekolah, Rencana Induk Pengembangan Sekolah, Penilaian, Pembiayaan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.
Peraturan ini memiliki 10 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2020
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 608
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
b. Bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat beljar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
1. UU No.9 Tahun 1967
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 43 Tahun 2007
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 6 Tahun 2014
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 20 Tahun 1968
10. PP No. 24 Tahun 2014
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan pembudayaan gemar membaca
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2009/NO.8 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pemdidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dengan Perda No. 3 Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 Pemprov Sumsel telah menetapkan program sekolah gratis di Prov. Sumsel. Agar program sekolah gratis dilaksanakan secara tertib, terkoordinir dan transparan maka perlu diatur pedoman penyelenggaraannya yang ditetapkan dengan pergub.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2009.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, organisasi pelaksana, tugas dan tanggung jawab, pendanaan, tata tertib pengelolaan program sekolah gratis, monitoring, pengawasan, dan pelaporan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2009.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
