Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Maslahat Mart
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan dan guna menciptakan
ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri,
maka produk UMKM, produk unggulan serta produk
kebutuhan masyarakat perlu diberikan tempat
pemasaran;
b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat dilakukan melalui pembentukan Maslahat
Mart;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah
dilaksanakan, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57
Tahun 2017 tentang Maslahat Mart tidak sesuai sehingga
perlu diganti;
d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Maslahat Mart;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
mengatur mengenai tempat pemasaran untuk UMKM, meliputi antara lain: ketentuan umum, kegiatan pengelolaan maslahat mart; tugas organisasi pengelola maslahat mart, pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Maslahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1992.
BUMNPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganTransportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
Mencabut :
PP No. 216 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 68, LN. 1971/ No 88 , LL Bphn : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 1971.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2012
PERWALI Kota Bekasi No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD 2012/68 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1991.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa kawasan alun-alun dalam Kota Klaten sebagai
wajah kota Klaten merupakan salah satu ruang terbuka
publik kawasan perkotaan di Kabupaten Klaten;
bahwa dengan adanya revitalisasi dan penataan alun-alun
dalam Kota Klaten, perlu adanya pengaturan
terhadap pemanfaatan sarana prasarana publik yang
aman, tertib, bersih, indah dan rapi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018
tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 68 Tahun 2009
PERUSAHAAN DAERAH - PENGHASILAN, JASA PRODUKSI, JASA PENGABDIAN, DAN CUTI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2009/No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan, Jasa Produksi, Jasa Pengabdian, Dan Cuti Pada Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata
Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kinerja dari Perusahaan Daerah Bhumi Phala
Wisata maka perlu adanya ketentuan mengenai Penghasilan, Jasa
Produksi, Jasa Pengabdian, dan Cuti pada Perusahaan Daerah Bhumi
Phala Wisata Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Penghasilan,
Jasa Produksi, Jasa Pengabdian, dan Cuti pada Perusahaan Daerah
Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan, jasa produksi, jasa pengabdian, cuti.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
