Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Pemerintah Daerah Kabupaten menjamin ketersediaan sumber daya Kesehatan, sarana, prasarana dan penyelenggaraan layanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan Kesehatan seksual.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif.
Pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2022.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaringnya untuk Pelayanan Kebidanan Persalinan oleh Bidan bagi Penduduk Kabupaten Semarang di Luar peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Asuransi Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum pada prinsipnya
disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian dan penetapan tarif retribusi dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa seiring dengan adanya kenaikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini
serta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
dan jejaringnya di Kabupaten Semarang khususnya
untuk pelayanan kebidanan/ persalinan oleh Bidan,
maka dipandang perlu meninjau kembali besaran tarif
untuk Pelayanan Kebidanan/ Persalinan oleh Bidan
sebagaimana diatur dalam Lampiran XX Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2014.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Kendari tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Dana Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Kendari Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Negara);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGANGGARAN DANA KAPITASI BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN BAB VIII PERJALANAN DINAS BAB IX PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2014.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bekasi No. 74 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - POKOK - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - pusat - kesehatan - masyarakat - PADA - DINAS - kesehatan - KABUPATEN - BEKASI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2023 No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2020, dan dengan telah ditetapkannya Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2023, dan Perbup Bekasi No. 74 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-udangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dokumen Anggaran BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
berdasarkan ketentuan
pada pasal
64 ayat
(3)
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah;
b. bahwa
berdasarkan maksud
pada
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan
tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan,
dan
Perubahan Rencana Bisnis
Anggaran
Badan layanan
Umum
Daerah
(BLUD)
Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe
Selatan;
1. Undang-Undang
Nomor
4
Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe
Selatan di
Provinsi
Sulaweei Tenggara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2003
Nomor 24., Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 42671;
2.
Undang-Undang
Nomor
15
tahun
2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4400);
3. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2009
tentang
Pelayanan
Publik
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2OO9 Nomor
112, Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
5038);
4.
Undang-Undang Nomor
36
Tahun 2009
tentang
Kesehatan
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor
5063);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan [,embaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(tembaran
Negara Republik Indonesia tahun
2022
Nomor
143, Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor
6801);
6. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tent-ang
Pemerintahan Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2Ol4
Nomor 244,
Tambahan
kmbaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah
diubah beberapa
kali terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor 9 tahun
2015
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5679);
7. Undang-Undang
Nomor 1
Tahun
2022
tentang
Hubungan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah
Daerah
(kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan Layanaa
Umum (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor
48, Tambahan l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4502),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor
74
Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 23 Tahun
2005 Tentang
Pengelolaan
Keuangan Badan I"ayanan
Umum
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012
Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5340);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol4
Nomor
92, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
28
Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2020
Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
6523);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
(kmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2O19
Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Nomor
63221;
I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018
Nomor 157);
12. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
tentang
Badan
layanan Umum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
12t3l;
13. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada
Standar
Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
68);
14. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
77
Tahun
2O2O
tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2020
Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 10 Tahun
2007
tentang Urusan
Pemerintah
yang
menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2007
Nomor 10); 17. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor
3
Tahun 2021 tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan
Daerah
(kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021
Nomor 3);
18. Peraturan
Bupati Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
29
Tahun 2013 tentang
Pedoman
Penilaian
Penerapan Pola
Pengelolaan
Keuangan
Badan
l,ayanan Umum
Daerah
(PPK-BLUD)
di
Kabupaten
Konawe Selatan
(Berita Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun 2013
Nomor
29);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN
TUJUAN BAB III
PRINSIP-PRINSIP
PENGANGGARAN
BLUD BAB IV
PENYUSUNAN DBA BAB IV
PENGAJUAN
ANGGARAN BLUD
BAB V
PENETAPAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD
BAB VI
PERUBAHAN
ANGGARAN BLUD BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
20 hal
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2021
KesehatanPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Permenperin No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 17, BN 2021/ NO 856; PERATURAN.GO.ID; 27 HLM
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Oleh Industri Sektor Tertentu Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan; bahwa agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan kerja sama bagi Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No.; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 12 Tahun 2020; Perda h Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021; Perbup Serang No. 19 Tahun 2019.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kerjasama BLUD Bab III Bentuk Kerjasama Bab IV Tata Cara Kerjasama bab V Hasil Kerjasama BLUD Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 17 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bireuen No. 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Progran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 730
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, poin (8) tersebut dalam Lampirannya tentang Pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, poin (8) tersebut dalam Lampirannya tentang Pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bireuen;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Peraturan
Bupati Bireuen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasililtas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini berisikan 4 Pasal berupa perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 17 Tahun 2019
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
dalam menjalankan amanat yang tercantum dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No 12 Tahun 2011
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
Perpres No. 12 Tahun 2013
Permenkes No. 28 Tahun 2014
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No. 1 Tahun 2014
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perbup Lebong No. 18 tahun 2017
Perbup Lebong No. 9 Tahun 2018
mekasnisme dan pengaturan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, masyarakat yang terdampak Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), atau kasus penyakit akibat dampak program, agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal, agar dapat bekerja, dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diubah sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
PERGUB ini mengatur mengenai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Dana Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat miskin, Tenaga kesehatan pendamping, Pelayanan pemulangan jenazah, Pembiayaan pelayanan kesehatan, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
