Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengatur mengenai ketentuan zonasi dan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sekolah tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang, perlu diubah;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.20 Tahun 2003
;4.UU No. 23 Tahun 2014 ;5.PP No.17 Tahun 2010 ;6.PP No.19 Tahun 2005
;7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
;8.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/Pb/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014
;9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016
;10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017;11.Perda Kab Tanggerang No. 9 Tahun 2011 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 11a,pasal 20, dan pasal 28a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan dan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Pager dan Sekolah Dasar Negeri Bateh Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Pager Kecamatan Candimulyo Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kepastian layanan pendidikan bagi anak yang mengalami kecacatan fisik maupun mental atau anak yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan regular baik tingkat PAUD, SD maupun SMP, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan-satuan pendidikan regular. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Paraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang meliputi : ketentuan umum, tujuan, penyelenggaraan pendidikan inklusif, pembinaan serta pengawasan dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 40 Tahun 2017
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR-KABUPATEN BOALEMO-spm
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No. 650
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab. Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan menyusun Rencana Pencapaian. Bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dicapai berdasarkan Road Map yang disusun melalui sensus SPM. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UUU No. 9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 125 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 39 Tahun 2017
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BEL.AJAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARRU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPrD) Pendidikan, maka perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan
N�nformal Sanggar Kegiatan Beiajar Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan
Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas
Pendidikan Kabupaten Barru;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
BAB V
BAB VI
BAB VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
NOMOR 39 TAHUN 2017
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2017
guru dan tenaga kependidikan - pembinaan, evaluasi kinerja - pengembangan keprofesian berkelanjutan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja, dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kab Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi, untuk itu wajib dilakukan pembinaan, evaluasi kinerjanya secara periodik dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan keprofesian bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 1999; UU no 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Pp No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 27 Tahun 2011; Permendiknas No 12 Tahun 2007; Permendiknas No 13 Tahun 2007; Permendiknas No 16 Tahun 2007; Permendiknas No 27 Tahun 2008; PermenPAN RB No 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN No 03/V/PB/2010 dan No 14 Tahun 2020; Permendiknas No 27 Tahun 2010; Permendiknas No 35 Tahun 2010; Permendiknas No 38 Tahun 2010; PermenPAN RB No 21 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, evaluasi kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kebijakan strategis pembinaan, evaluasi kinerja dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tempak 1 dan Sekolah dasar Negeri Tempak 2 Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan dan Sekolah Dasar Negeri Tempak 1 dan Sekolah Dasar Negeri Tempak 2 Kecamatan Candimulyo terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tempak 1 dan Sekolah Dasar Negeri Tempak 2 Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Tempak 1 Kecamatan Candimulyo Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
