Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin objektivitas dan
transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil
antar instansi pemerintah dan menjamin
kesinambungan kinerja organisasi perangkat
daerah melalui mutasi serta untuk memperoleh
Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi sesuai
kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten
Wonosobo perlu adanya Pedoman Mutasi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Mutasi, perlu menyusun perencanaan mutasi
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar
Instansi Pemerintah pada Pemerintah
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pada Pemerintah
Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional;
b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
c. bahwa ketentuan hari kerja dan jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan dan diatur kembali dalam Peraturan Bupati tersendiri;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Hari Kerja dan Jam Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2021 tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan penerapan disiplin Non Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu pengaturan tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor' 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 91 Tahun 2021 tentang Manajemen Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 91) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 80 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasaI 56 ayat (1) dan
pasal 58 ayat (1) undang undang nomor 5 tahun 2014, dan untuk menjamin terlaksananya seleksi Calon Aparatura Sipil Negara yang terbuka, adil, objektif, tidak dipungut biaya, transparan, kompetitif, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Perpres No. 38 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2011; Permenpan RB No. 20 Tahun 2021; Permenpan RB No. 20 Tahun 2022; Permenpan RB No. 29 tahun 2021; Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2011; Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian telah ditetapkan dengan Perbub No. 22 Tahun 2022, berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2021; Perbub No. 152 Tahun 2021; Perbub No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah menjadi Perbub No. 68 Tahun 2022; Perbub No. 22 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan,
pengawasan, estetika, motivasi kerja,
kewibawaan serta mewujudkan keseragaman
dan identitas aparatur sipil negara dan non
aparatur sipil negara, perlu adanya pedoman
penggunaan pakaian dinas di lingkungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali,
perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan
tersendiri tentang pakaian dinas aparatur sipil
negara dan non aparatur sipil negara di
lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten
Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolah Nomor 68 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pakaian Dinas ASN dan Non ASN
Bab III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Bab IV Pendanaan
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
berintegritas moral, profesional, dan akuntabel,
diperlukan peraturan disiplin yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin, bahwa penegakan disiplin dapat mendorong Aparatur Sipil
Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier
dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral
menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.
Dasar Hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi Pokok: Tujuan dan ruang Lingkup, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin, dan Hak-Hak Kepegawaian, Pendokumentasian, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Jumlah halaman: 38 HLM; Lampiran: 32 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi dan
mempercepat pencapaian tujuan strategis
nasional perlu adanya penambahan Pegawai
Aparatur Sipil Negara melalui Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa untuk mewujudkan obyektifitas dan
kelancaran pelaksanaan pengadaan pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan
Pedoman Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo; bahwa berdasarkan Peraturan Badan
Kepegawian Negara Nomor 14 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawian
Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja perlu menyusun Pedoman
Teknis Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b
dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan melalui mekanisme: Perencanaan; pengumuman Penerimaan; pelamaran; seleksi; dan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara
STRUKTUR ORGANISASI-tugas dan fungsi-tata kerja-dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2022/No.79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah,perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara dan penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/6559/0TDA Serta surat Gubernur Sumatera Selatan No 061/0528/VII/2022;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Musi Rawas Utara, DLHP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai kewenangan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara
24 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, dibutuhkan penambahan aparatur sipil negara;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 ; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan ketentuan persyaratan umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
31 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
