Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1983

Menemukan 171 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Pelabuhan III
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III
Download file:
PP NO. 16 TH 2018.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Pelabuhan II
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II
Download file:
PP No. 15 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Pelabuhan I
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I
Download file:
PP NO. 14 TH 1983.pdf
PP NO. 14 TH 1983(LAMPIRAN).pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
  2. PP No. 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992
  3. PP No. 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Talah Tiga Kali Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991
  4. PP No. 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985
  5. PP No. 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983
Mengubah
  1. PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Download file:
PP NO. 13 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pembentukan Kecamatan Cisoka Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, Kecamatan Takokak, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Naringgul Di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Leuwigoong, Kecamatan Cibalong, Kecamatan Banjarwangi, Dan Kecamatan Talegong Di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP NO. 12 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pembinaan Kepelabuhanan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan
Diubah dengan
  1. PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
Mencabut
  1. PP No. 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran
Download file:
PP NO. 11 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Download file:
PP NO. 10 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Download file:
PP NO. 9 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
PP NO. 8 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma
Mengubah
  1. PP No. 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
Download file:
PP NO. 7 TH 1983.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan