Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1954

Menemukan 229 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Menetapkan :
  1. UUDrt No. 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1954
Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Diubah dengan :
  1. PP No. 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Waktu untuk Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke-II
  2. PP No. 19 Tahun 1956 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a
  3. PP No. 31 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
  4. PP No. 25 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 18 Tahun 1954)
Abstrak
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Menetapkan :
  1. UUDrt No. 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1954
Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1954
Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karpet

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1954
Amnesti dan Abolisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1954
Pemberian Pembebasan-Pembebasan dari Pemungutan Tambahan Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri

Perpajakan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 46 Tahun 1954 tentang Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 23 Tahun 1954), Tentang Pemberian Pembebasan-Pembebasan dari Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Menetapkan :
  1. UUDrt No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1954
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsi-Propinsi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I
  2. PP No. 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I
Diubah dengan :
  1. PP No. 31 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1954
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan