Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar,
transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil
guna, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan standar harga satuan digunakan
untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang standarisasi biaya
kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan
standarisasi harga pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa adalah pembakuan Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas yang di gunakan pada tahun anggaran 2024. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa
berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
753 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Sub
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang/Jasa yang
Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima
serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
e. Lampiran V Daftar Naman Calon Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi bantuan Keuangan Bersifat Umum yang
diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
f. Lampiran VI Daftar Dana Bagi Hasil;
g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progran, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi, Menurut Urusan Pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
i. Lampiran IX Rincian dan Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintah Dearah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2021 Nomor);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penerapan Analisis Standar Belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
5 Halaman, Lampiran 333 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2023
pedoman - rencana - pengendalian - kecurangan - dalam - pengelolaan - keuangan - daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2023/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemkab Ciamis diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi maka perlu mengatur Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Ciamis No. 15 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 6 Tahun 2022; Perbup Ciamis No. 67 Tahun 2021; Perbup Ciamis No. 93 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penerapan Pengendalian Kecurangan, Strategi Pengendalian Kecurangan, Lingkungan Pengendalian Kecurangan, Perilaku Anti Kecurangan, Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 16 Tahun 2023
TATA - CARA - PENYERTAAN - MODAL - DAERAH - KEPADA - PERUSAHAAN - UMUM - DAERAH - AIR - MINUM - TIRTA - SILAUPIASA - DALAM - RANGKA - PENYELESAIAN - HUTANG - KEPADA - PEMERINTAH - DAERAH - SECARA - NON - KA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam Rangka Penyelesaian Hutang kepada Pemerintah Daerah secara Non Kas
ABSTRAK:
Penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, terdapat Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mampu untuk melunasi hutang kepada Pemerintah Daerah sehingga hutang dan bunganya semakin membengkak, dalam rangka tranparansi dan tertib hukum penyelesaian hutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah diperlukan suatu panduan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun
2022.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
PERBUP Kab. Magelang No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran
2023 yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023; bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor:68B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah harus
melakukan perubahan terhadap standar harga satuan di
Kabupaten Magelang; bahwa diperlukan dasar hukum bagi perubahan standar harga satuan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2022 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan
pada pasal
96 Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang
Badan l,ayanan
Umum Daera]r.
b. bahwa berdasarkan maksud
pada
huruf
a,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Konawe
Selatan
tentang
Pengelolaan
Sisa trbih
Perhitungan Anggaran Badan
Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten
Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003
tentang
Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2003 Nomor 24,
Tarrlbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4267);
2.
Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2OO4
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2OO4 Nomor
66,
Tambahan
l,embaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 44OO);
3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor
112, Tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor 5038); 4.
Undang-Undang
Nomor
36 Tahun
2OO9
tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009 Nomor
144,
Tambahan
Lembaran Negara
Nomor
s063);
5. Undang-Undang
Nomor 12
Tahun 2}ll
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangarr
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2Ol1
Nomor
82, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
52341 sebagaimana
telah diubah
beberapa kali
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
13
Tahun
2022
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-
Undang Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
tahun 2022 Nomor
143, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor
6801);
6. Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2Ol4
tentang
Pemerintahan
Daerah
(lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan
kmbaran
Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali
terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
9 tahun
2015
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor
5679); 7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan
antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005
Nomor 48,
Tambahan l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
45021,
sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
23
Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum
(kmbaran
Negara
Republik IndonesiaTahun
2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 5340);
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tal:,un 2OL4 tentang
Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4
Nomor
92,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor
5533),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014
tentang
Pengelolaan
Barang
Milik Negara/Daerah
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2020
Nomor
142, Tambahan kmbaran
Negara
Nomor
6523);
lO.Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor
6322);
l l.Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang
Perubahan
atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015
tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157;
l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun 2018
tentang Badal layanan Umum
Daerah
(Berita
Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);
l3.Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
4
Tahun
2019
tentang
Standar
Teknis Pemenuhan
Mutu
Pelayanan
Dasar Pada Standar
Pelayanan
Minima-l Bidang
Kesehatan
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019
Nomor 68);
l4.Peraturan Menteri
Kesehatan
Nomor
43 Tahun 2019
tentang
Pusat Kesehatan
Masyarakat
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019
Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor
17811;
16. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor 10
Tahun
2007
tentang Urusan Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
(l.embaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2007 Nomor
10);
lT.Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 3
Tahun 2O2l
tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan
Daerah
(kmbaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2021 Nomor
3);
l8.Peraturan
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun
2013
tentang
Pedoman
Penilaian Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum Daerah
(PPK-BLUD)
di
Kabupaten Konawe Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2013
Nomor 29);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
SISA LEBIH
PERHITUNGAN
BAB III
PROSEDUR
PENGGUNAAN
SISA
LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN
BAB
IV
DEFISIT ANGGARAN
BAB
V
PEMANTAUAN
DAN
EVALUASI BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Kampar No. 21 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu§ menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 8 (delapa) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kampar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat