Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Dalarn Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur pedoman pengelolaan pelayanan infonnasi dan dokumentasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; PPID; KELEMBAGAAN, TUGAS DAN KEWENANGAN PPID; Kelengkapan PLID; Mekanisme pemohon Informasi dan Dokumentasi; Keberatan dan Fasilitasi Sengketa Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
19 halaman peraturan dan 30 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2022
STandar - pelayanan - minimal - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bogor
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kab. Bogor Tahun 2022 No 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 59 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 80 Tahun 2022
kode - etik - pelayanan - publik - perizinan - berusaha - dan - nonperizinan - pada - dinas - penanaman - modal - pelayanan - terpadu - satu - pintu - dan - tenaga - kerja - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal maka perlu ditetapkannya Perbup tentang Kode Etik Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan trnaga Kerja Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peratruran Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kode Etik, Pengawasan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan, Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2022
konfirmasi - status - wajib - pajak - dalam - pemberian - layanan - publik - tertentu - di - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 112 tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Perda tasikmalaya No. 2 Tahun 20211; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah dfiubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 7 tahun 2016; Perbup Tasikmalaya Nio. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Diberikan NPWP, Tata Cara Pelaksanaan KSWP, Pembinaan, Ketentuaqn Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman, diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Taahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 89 Tahun 2021; Perda Kabupaten Purblingga Nomor 3 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dan ruang lingkup, penetpan lokasi MPP, Penyelenggaraan MPP, Penyelenggara MPP, Sumber daya manusia MPP, mekanisme pelayanan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal
23 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun
2021 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun
2021
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Uji Coba Inovasi Daerah, Penilaian Inovasi Daerah, Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika
peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat,
terdapat Peraturan Bupati yang sudah tidak sesuai dan
harus dilakukan pencabutan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan
Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang–Undang 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Brebes.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2022 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati No 274/KPTS-DINKES/2022 tentang Peningkatan Status Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, maka Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 tetang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
Dadar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nom 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No 228/Menkes/SK/III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No 631/Menkes/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Kesehatan No 772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan No 129/Menkes/SK/2008; Peraturan Bupati No 74 tahun 2022.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata kelola rumah sakit, tata kelola staf medis, pengangkatan dan pengangkatan kembali staf medis, komite medis, tindakan korektif, pemberhentian, sanksi, kerahasiaan dan informasi medis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
71 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
